TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan membangun 5.517 unit rumah subsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari TNI Angkatan Darat (AD) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebanyak 5.517 unit rumah subsidi akan dibangun di lima daerah berbeda, yaitu Serang, Banten; Bekasi, Jawa Barat; Bantul, Yogyakarta; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah.

Kepastian pembangunan ini dituangkan melalui penandatangan nota kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Bank Mandiri akan berperan sebagai perbankan yang mendukung penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP).

Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyaksikan proses penandatangan mengatakan bahwa penyediaan perumahan bersubsidi ini juga menjadi upaya mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi," kata Ara, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Sabtu (8/2/2025).

Kementerian PKP disebut akan melakukan groundbreaking antara 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," ujar Ara.

Sebelumnya, Ara menyatakan Kementerian PKP akan membangun rumah untuk prajurit TNI dan anggota Polri.

Menurut dia, pembangunan rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat (AD) akan dimulai pada Februari tahun ini.

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk membahas mengenai pembangunan rumah ini.

Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengungkap bahwa Bank Mandiri telah ditunjuk menjadi bank yang mendampingi.

"Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah," kata Ara ketika memberi arahan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Blok C2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2025).

Lalu, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Berbeda dengan TNI AD, pembangunan rumah untuk TNI AL ditargetkan dimulai pada Maret 2025, lalu untuk AU akan menyusul setelah itu.

Himbara yang ditunjuk menjadi bank pendamping juga berbeda, di mana TNI AL akan didampingi oleh BNI dan TNI AU oleh BRI.

"Kita akan mulai membangun bersama BNI dan Angkatan Laut di tempat yang ditentukan, paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut, selanjutnya nanti BRI dengan Angkatan Udara," ujar Ara.

Berikutnya adalah pembangunan rumah untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sama seperti TNI AL, pembangunan rumah untuk anggota Polri ditargetkan mulai Maret 2025.

"Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri, kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah," ucap Ara.