TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Meski dibangun di eranya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku tak memantau langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Soal Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Dimana Anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk yang ditinjau ulang untuk melaksanakan instruksi ini.

Jokowi minta hal itu ditanyakan ke pemerintah, bukan ke dirinya.

Menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

“Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” jelasnya Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (7/2/2025).

Jokowi mengaku selama ini jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ia hanya menanyakan masalah pribadi.

“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

Untuk diketahui IKN kembali diperbincangkan usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

Belakangan ia meralat perkataannya. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

“Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya saat ditemui di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, Jumat (7/2/2025).

Ia mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

“Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Dana Rp48 Triliun

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahkan, pemerintah telah menyiapkan uang Rp48 triliun.

"Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan."

"Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp48 T komitmen selama 5 tahun ke depan kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN.

Ia mengatakan anggaran masih diblokir dan belum dibuka.

Namun, itu bukan berarti pemerintah tidak menganggarkan pembangunan IKN.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka."

 "Jadi anggarannya ada di IKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di Otorita IKN," ujar Hasan.

Adapun anggaran sebesar Rp48 triliun itu akan digunakan pembangunan gedung legislatif, yudikatif, hingga pusat pemerintahan.

"Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Tak Pantau IKN yang Terancam Kena Efisiensi : Itu Urusan Pemerintah, https://solo.tribunnews.com/2025/02/07/di-solo-jokowi-akui-tak-pantau-ikn-yang-terancam-kena-efisiensi-itu-urusan-pemerintah?utm_source=headline-4

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Dana Rp48 Triliun, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/07/prabowo-berkomitmen-lanjutkan-pembangunan-ikn-siapkan-dana-rp48-triliun