TRIBUNNEWS.COM - Mengenai menteri tidak seirama dengan kepala negara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui bahwa dirinya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

Dia mengatakan, belum berbicara lagi dengan Prabowo, apakah akan ada reshuffle kabinet (perombakan) atau cukup hanya ditegur saja menterinya.

Namun, yang jelas, keputusan soal reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara.

"Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dilansir Kompas.com.

"Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama), tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden," ujarnya.

Dalam hal ini, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tak mau mendahului Prabowo karena Presiden lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri.

"Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi," kata Dasco.

Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo.

Hal ini dikatakan Dasco sehari setelah Prabowo memberikan sinyal reshuffle menteri dengan menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

"Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha," katanya lagi seraya tertawa.

Respons Istana

Mengenai peringatkan Prabowo yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa bukan kali ini saja sang Presiden memperingatkan jajaran kabinetnya untuk bisa bergerak bersama di dalam pemerintahan.

"Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar."

"Yang mau ikut, sama kan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden," kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat.

"Jadi ini bukan yang pertama menurut saya, Presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Menurut saya, Presiden selalu seperti itu," imbuh dia.

Hasan pun menilai bahwa peringatan yang disampaikan Prabowo berlaku umum untuk seluruh menteri, dan bukan ditujukan kepada salah satu anggota kabinetnya.

"Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum," ujarnya.

"Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini," imbuh dia.

Mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet, Hasan menegaskan bahwa hal itu hanya diketahui presiden.

Sebab, wewenang reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden.

"Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya."

"Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden," tegas Hasan.

(Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)