TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran, menandai langkah pertama sejak ia kembali ke Gedung Putih.

Sanksi ini bertujuan untuk menekan jaringan minyak Iran dan mengembalikan kampanye "tekanan maksimum" yang pernah ia terapkan.

Pada Kamis (6/2/2025), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada perusahaan kapal dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan minyak Iran yang telah dikenakan sanksi sebelumnya.

Menteri Keuangan Scott Bessent menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menghalangi pendanaan bagi program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok teroris regional.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini," kata Bessent, Al Jazeera melaporkan.

Sanksi ini mencakup entitas dan individu dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab.

Tindakan terbaru ini muncul dua hari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghidupkan kembali tekanan terhadap Iran.

Pada 2018 lalu, Trump membatalkan kesepakatan internasional dengan Teheran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang sebelumnya mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Perintah eksekutifnya minggu ini mengarahkan pejabat AS untuk meninjau dan memperketat sanksi guna mengurangi ekspor minyak Iran hingga nol.

Iran telah lama menolak sanksi terhadap sektor minyaknya, menyebutnya sebagai pembajakan.

Teheran juga menegaskan bahwa penjualan minyak adalah haknya sebagai negara berdaulat.

Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa ekspor minyak Iran mendukung kelompok teroris dan proksi.

"Washington tidak akan menoleransi perilaku yang ilegal," ungkap pernyataan Departemen Luar Negeri.

Sementara itu, para pemimpin Iran berpendapat bahwa negara mereka tengah berupaya mendapatkan senjata nuklir, yang telah memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS, terutama Israel.

Donald Trump Jatuhkan Sanksi kepada ICC 

Trump juga menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC) melalui  perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (6/2/2025) malam.

Keputusan ini diumumkan oleh Gedung Putih dan dilaporkan oleh The Guardian.

Perintah eksekutif tersebut menuduh ICC terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak sah dan tidak berdasar, yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Trump mengeklaim ICC menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.

Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan aset di AS yang dimiliki oleh individu-individu yang ditunjuk, serta melarang mereka dan keluarga mereka untuk memasuki wilayah AS.

Perintah tersebut juga memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi nyata dan signifikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutunya.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai seberapa cepat pemerintahan Trump akan mengumumkan nama-nama individu yang terkena sanksi.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)