Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan praktik suap petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara.

Pernyataan ini muncul setelah Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes China) di Indonesia melayangkan surat kepada sejumlah instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait dugaan pemerasan terhadap warga negaranya oleh petugas imigrasi di bandara.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu mengungkap beberapa warga negara China menjadi korban pemerasan saat melewati pemeriksaan di Bandara Internasional Jakarta (Soekarno-Hatta).

TB Hasanuddin menegaskan petugas imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara. Jika benar terjadi praktik suap di pintu imigrasi, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan nasional.

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk, supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," ujar Hasanuddin, Sabtu (1/2/2025) terkait kasus suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia.

Selain merusak citra Indonesia di dunia internasional, ia menilai praktik suap di bandara sebagai bentuk kejahatan serius yang harus ditindak tegas. "Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara," tegasnya.

TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan suap ini hingga ke akar-akarnya. "Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya. Pecat dan ganti mereka!" desaknya.

Sementara itu, Kedubes China mengungkap sepanjang 2024, mereka telah menangani 44 kasus pemerasan atau suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Namun, pihak Kedubes China menyebut jumlah ini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak warga negaranya yang enggan melapor akibat keterbatasan waktu atau takut mendapatkan tindakan balasan saat masuk ke Indonesia.