Jakarta, Beritasatu.com – Kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia mengungkap buruknya tata kelola pekerja migran di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, sistem yang tidak efisien membuat banyak pekerja memilih jalur ilegal demi menghindari biaya tinggi dan birokrasi berbelit.

"Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi berbelit-belit sehingga banyak yang memilih jalan pintas meski penuh risiko, termasuk risiko keselamatan," ujar Wahyu Susilo kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

Menurut Migrant Care, kasus penembakan ini bukan sepenuhnya kesalahan pekerja migran. Buruknya tata kelola migrasi di Indonesia membuat mereka terpaksa mencari jalur ilegal seperti yang terjadi di Malaysia.

"Mereka yang menyeberangi Selat Malaka bisa dikriminalisasi, tetapi akar masalahnya adalah buruknya tata kelola migrasi kita sehingga banyak yang memilih jalur tidak resmi," jelas Wahyu.

Selain faktor internal dari Indonesia, Wahyu juga menyoroti peran Malaysia dalam merekrut pekerja ilegal secara masif. Menurutnya, banyak perusahaan, terutama di sektor perkebunan, lebih memilih pekerja tanpa dokumen untuk menghindari pajak dan kewajiban kontrak kerja.

"Malaysia ingin mendapat tenaga kerja dengan cepat. Perusahaan perkebunan sering merekrut pekerja undocumented karena lebih menguntungkan. Mereka tak perlu bayar pajak pekerja asing dan bisa memberikan upah di bawah standar tanpa kontrak," tambahnya terkait tata kelola pekerja migran buntut kasus penembakan lima WNI di Malaysia.

Bahkan, banyak perusahaan memberhentikan pekerja ilegal secara sepihak setelah masa panen berakhir. Situasi ini memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kriminalisasi.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk lebih tegas dalam mengatur pekerja migran.

Pertama, Indonesia harus mereformasi sistem penempatan pekerja migran agar lebih murah dan transparan. Kedua, Malaysia harus memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang merekrut pekerja ilegal.

"Pemerintah harus lebih aware terhadap regulasi dan memastikan ada jalur yang tepat bagi pekerja migran," tegas Wahyu.

Kasus penembakan lima WNI di Malaysia menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Tanpa reformasi tata kelola pekerja migran, kasus serupa bisa terus terjadi.