TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak serius menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.

Pernyataan ini terkait rencana impor daging dari negara yang belum bebas PMK.

India merupakan salah satu negara yang belum bebas PMK.

Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santosa menyatakan, Indonesia harus menghentikan impor dari negara belum bebas dari PMK jika ingin terbebas dari virus yang menyebar melalui udara tersebut.

“Iya, kalau Indonesia mau ke arah sana ya seperti itu. Jadi tidak mengimpor dari negara-negara yang belum bebas PMK.” kata Prof Dwi Andreas Santosa dalam keterangan, Sabtu (1/2/2025).

Menurutnya, wabah PMK yang kembali merebak di Tanah Air sebagai gelombang kedua dari PMK yang terjadi pada tahun 2022 lalu.

"Dugaan saya, penyebab gelombang pertama adalah pembukaan pintu impor daging sapi dari India, yang saat itu belum bebas PMK," kata Prof. Dwi Andreas.

Dia menduga wabah PMK berasal dari India cukup beralasan karena sebelumnya Indonesia telah dinyatakan bebas PMK sejak tahun 1990, sementara India belum bebas PMK.

“Ya, itu karena Indonesia membuka pintu impor daging kerbau dari India. India merupakan negara yang belum bebas PMK. Nah, sehingga dugaan saya ya pasti kemungkinan besar asalnya dari sana. Walaupun ada berbagai pendapat yang macam-macam yang lainnya, tapi dugaan saya dari sana," ujarnya.

Dwi menjelaskan bahwa dampak wabah ini sangat signifikan bagi peternak, dengan penurunan populasi sapi perah mencapai sekitar 80 ribu ekor.

"Dari 580 ribu sapi perah pada tahun 2021, jumlahnya turun menjadi 507 ribu pada tahun 2022," katanya.

Sebelumnya, di tengah merebaknya wabah PMK, pemerintah tetap melanjutkan rencana impor daging dari India.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk mengimpor daging kerbau setelah ada keputusan resmi pemerintah.

Menurutnya, keputusan penugasan tersebut akan terbit secepatnya pekan depan.

Dia menjelaskan importasi daging kerbau akan memakan waktu sekitar sebulan.

Ketut menjelaskan saat ini izin impor kerbau dan sapi masih ditunda agar peternak lokal dapat menikmati masa panen.

"Kami tidak mempermasalahkan penugasan maupun izin impor daging agar harga daging dalam negeri naik dulu. Tujuannya agar penternak di dalam negeri bisa menikmati masa panen," kata Ketut, Jumat (31/1/2025).

Untuk diketahui, pemerintah menugaskan PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk mengimpor 100.000 ton daging kerbau dari India.

"Artinya, kami masih bisa mengejar pengadaan daging kerbau menjelang Ramadan 2025. Pekan depan proses penugasan impor daging kerbau sepertinya akan dimulai," katanya.