TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS Donald Trump menandatangani empat perintah eksekutif baru serta satu proklamasi pada Senin (27/1/2025).

Keempat perintah eksekutif tersebut meliputi:

- Melarang "radikalisme gender di militer."

- Menghapus program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI) dari militer.

- Mengamanatkan proses pengembangan "American Iron Dome."

- Mengembalikan anggota militer yang diberhentikan karena menolak vaksin.

Selain itu, terdapat satu proklamasi yang memperingati ulang tahun ke-80 pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz.

Trump menyatakan bahwa ia menandatangani perintah eksekutif tersebut saat berada di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida, mengutip CNN.com.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth diperintahkan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan setelah Trump menandatangani perintah tersebut.

Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin 20 Januari 2025 di Gedung Putih. Seminggu kemudian, Trump menandatangani perintah eksekutif baru. (Instagram @whitehouse @potus)

Radikalisme Gender di Militer

Mengutip France24, salah satu perintah eksekutif yang ditandatangani Trump berjudul "Penghapusan Radikalisme Gender di Militer."

Hal ini tampaknya merujuk pada keberadaan pasukan transgender di militer, meskipun teks lengkap dari perintah tersebut belum tersedia.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah mengumumkan bahwa ia akan melarang pasukan transgender untuk bertugas di militer.

Namun, larangan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan.

Trump hanya menghentikan perekrutan pasukan transgender tetapi tetap mengizinkan personel yang telah bertugas untuk melanjutkan tugas mereka.

Joe Biden kemudian membatalkan keputusan tersebut setelah ia menjabat pada tahun 2021.

Menurut data Departemen Pertahanan AS, sekitar 1,3 juta personel aktif bertugas di militer.

Aktivis pembela hak transgender memperkirakan terdapat sekitar 15.000 anggota angkatan bersenjata yang transgender, sementara pejabat menyatakan jumlahnya hanya beberapa ribu.

Program DEI di Militer

Mengutip New York Post, perintah eksekutif yang membahas DEI di angkatan bersenjata mengarahkan pelarangan terhadap "sistem preferensi berbasis ras atau jenis kelamin" di seluruh elemen Angkatan Bersenjata, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Setiap contoh "diskriminasi" yang terkait dengan praktik DEI akan tunduk pada tinjauan internal oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Iron Dome Amerika

Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pengembangan 'American Iron Dome,' sebuah sistem pertahanan udara jarak pendek.

Sistem Iron Dome awalnya dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dari Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat.

Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi apakah roket yang diluncurkan akan menghantam daerah berpenduduk.

Jika roket diperkirakan akan jatuh di area yang tidak berpenghuni, sistem akan mengabaikannya dan membiarkannya jatuh tanpa ancaman.

Pengembangan sistem serupa di Amerika Serikat diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan.

Pengembalian Anggota Militer yang Menolak Vaksin

Perintah eksekutif ini juga akan memulihkan tugas bagi anggota militer yang diberhentikan karena menolak mematuhi mandat vaksin selama pandemi COVID-19.

Mengutip Al Jazeera, sekitar 8.000 anggota militer telah diberhentikan karena menolak vaksin antara Agustus 2021 hingga Januari 2023.

Daftar Perintah Eksekutif yang Sudah Ditandatangani

mengutip Al Jazeera, di hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025), Donald Trump telah menandatangani 26 perintah eksekutif, yaitu:

1. Pemerintahan - Mengganti Nama Gunung Denali, Teluk Meksiko

2. Kebijakan luar negeri - Menetapkan kartel dan organisasi internasional sebagai Organisasi Teroris Asing

3. Sosial - Mereformasi perekrutan federal untuk memprioritaskan prestasi, keterampilan, dan dedikasi konstitusional

4. Sosial - Mengakhiri program “keberagaman, kesetaraan, dan inklusi” serta program terkait di pemerintahan federal

5. Gender - Hanya mengakui jenis kelamin biologis dalam kebijakan federal, mengakhiri ideologi identitas gender

6. Pemerintahan - Membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah untuk memodernisasi teknologi federal

7. Kebijakan luar negeri - Memprioritaskan kepentingan AS dalam semua keputusan kebijakan luar negeri

8. Imigrasi - Memperkuat proses pemeriksaan untuk mencegah "teroris asing" dan ancaman masuk ke AS

9. Energi - Mendorong pengembangan sumber daya Alaska seperti minyak, gas, dan mineral

10. Imigrasi - Memperkuat penegakan hukum imigrasi

11. Kebijakan luar negeri - Menunda bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk meninjau dan memastikan keselarasan dengan kepentingan AS

12. Energi - Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional untuk meningkatkan pasokan energi AS

13. Peradilan pidana - Mengembalikan hukuman mati untuk kejahatan berat

14. Keamanan perbatasan - Mengamankan perbatasan AS dengan membangun lebih banyak tembok dan menegakkan hukum imigrasi yang ketat

15. Imigrasi - Mengubah aturan untuk mencegah kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di AS jika orang tua mereka berada di negara tersebut secara ilegal atau sementara

16. Imigrasi - Menghentikan sementara penerimaan pengungsi baru guna memastikan program tersebut sejalan dengan kepentingan AS

17. Energi - Menghapus peraturan untuk meningkatkan produksi energi AS; menghilangkan “mandat kendaraan listrik (EV)”

18. Keamanan perbatasan - Mengarahkan militer untuk fokus pada pengamanan perbatasan AS, menghentikan imigrasi ilegal, dan perdagangan narkoba

19. Pemerintahan - Mencabut izin keamanan mantan pejabat yang terlibat dalam campur tangan pemilu

20. Komunikasi - Mempermudah pemecatan pegawai federal yang berkinerja buruk atau bertindak melawan kebijakan

21. Pemerintahan - Menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia karena "penanganan yang salah" terhadap pandemi COVID-19

22. Peraturan - Menunda penegakan larangan TikTok selama 75 hari untuk meninjau masalah keamanan

23. Lainnya - Mencabut perintah eksekutif sebelumnya dan tindakan yang dianggap berbahaya, serta berjanji untuk memulihkan "akal sehat"

24. Komunikasi - Pemerintah federal akan berhenti menyensor ucapan orang secara daring

25. Pemerintahan - Berhenti menggunakan lembaga federal untuk menargetkan lawan politik

26. Lingkungan - Menarik diri dari Perjanjian Paris dan komitmen iklim internasional lainnya

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)