TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) menyatakan hingga saat ini pihaknya dalam hal ini Lantamal III Jakarta bersama instansi maritim dan masyarakat nelayan berhasil membongkar pagar laut ilegal sepanjang 18,7 km di perairan Tangerang Banten hingga Senin (27/1/2025).

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan dengan demikian saat ini masih tersisa 11,46 Km dari total 30,16 Km pagar laut yang ada.

"Setelah dibongkar sejauh 18,7 KM, maka pagar laut yang masih tersisa adalah sepanjang 11,46 KM dari 30,16 KM keseluruhan panjang pagar laut yang meresahkan masyarakat nelayan tersebut," kata Wira saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

"Pembongkaran pagar laut oleh tim gabungan tersebut terbagi dalam 3 titik, yaitu wilayah Tanjung Pasir, Kronjo dan Mauk," sambung dia.

Ia menjelaskan sarana yang digunakan oleh tim gabungan untuk melaksanakan pembongkaran antara lain 2 Kal/Patkamla, 6 Sea Rider, 12 PK, 5 RBB, 2 RHIB, dan dibantu 26 kapal milik Nelayan.

Selain itu, sebanyak 568 personel gabungan juga terlibat pada pembongkaran hari ini yang terdiri dari TNI AL, Bakamla RI, Polair, dan masyarakat nelayan.

Hingga kini, lanjut dia, semua pihak masih terus berupaya membongkar pagar laut tersebut, yang mana pembongkarannya diinisiasi TNI AL sejak 18 Januari 2025 lalu.

Wira mengungkapkan kendala yang dihadapi pada Senin (27/1/2025) di lokasi pembongkaran adalah angin dan gelombang yang cukup tinggi, bambu-bambu yang tertancap hingga 2,5 m dengan ukuran bambu yang besar, serta mulai banyak kerambah tancap hingga menghalangi manuver kapal-kapal penarik.

Namun demikian, lanjut dia, kendala itu semua tidak membuat tim gabungan yang terlibat menyerah dan terus berusaha membongkar pagar laut yang meresahkan tersebut.

"Pelaksanaan kegiatan pembongkaran pagar laut merupakan implementasi dari perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada para prajurit TNI AL untuk terus bersinergi dengan instansi maritim terkait guna mengatasi kesulitan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," sambung Wira.  
(Tribunnews.com/Gita Irawan)