TRIBUNNEWS. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Setidaknya ada tujuh efisiensi yang harus dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, mulai dari pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

Khusus efisiensi kegiatan perjalanan dinas, Prabowo meminta dipangkas hingga 50 persen untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan pembatasan yang dilakukan melalui Inpres tersebut, diperkirakan dapat menghemat anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan adanya penghematan ini bisa mengurangi beban fiskal dan patut dilanjutkan untuk tahun 2025 dan seterusnya.

"Penghematan perjalanan dinas saya rasa untuk perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dalam negeri memang harus ada penghematan juga walaupun seharusnya lebih rendah," tutur Huda saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/1/2025).

Huda menilai, penghematan perjalanan luar negeri dimulai dari menteri yang menemani Presiden ke luar negeri agar tidak membawa staf terlampau banyak.

"Kadang menteri-menteri ini perjalanan luar negeri bawa seluruh deputi, deputi bawa staf-nya. Ini yang harus dihemat," ungkapnya.

Huda juga melihat pemerintah perlu membatasi kegiatan yang sifatnya seremonial dan sebagainya. Kebijakan ini persis dulu dilakukan di awal Jokowi dimana snack rapat diganti dengan hasil kebun dan dilakukan di kantor.

"Kebijakan ini dilakukan untuk hemat anggaran agar anggaran belanja produktif bisa dilakukan, seperti untuk makan bergizi gratis, gaji guru, subsidi BBM dan sebagainya," jelas Pengamat Celios.

Jika dibandingkan, efek Inpres 1 2025 lebih besar dalam jangka menengah dan panjang jika belanja yang difokuskan Pemerintah adalah belanja produktif dibandingkan perjalanan dinas.

"Jadi saya rasa kebijakan Prabowo ini cukup baik dan kita tunggu kelanjutan implementasinya seperti apa ke depan," kata Huda.