PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian Penulis KOMPAS.com - Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) untuk tahun ajaran 2025/2026 sedang digodok agar lebih baik atau akan mengalami transformasi melalui sistem baru yang rencananya diberi nama Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ). Sistem ini memperkenalkan konsep domisili sebagai pengganti zonasi, yang selama ini menjadi dasar utama dalam penerimaan murid baru. Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan dukungannya terhadap berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerimaan peserta didik atau murid baru. Walau belum resmi diputuskan, Fahira Idris yang juga pemerhati pendidikan ini berharap sistem baru nanti mampu mengatasi permasalahan mendasar dalam sistem sebelumnya, seperti manipulasi dokumen dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. “Saya mendukung berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem penerimaan murid baru. Agar sistem baru ini bisa menjadi solusi permasalahan PPDB atau sistem sebelumnya, setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasinya nanti, yaitu transparansi dan keamanan data, peningkatan infrastruktur sekolah negeri, kemitraan dengan sekolah swasta, sosialisasi dan pelibatan publik serta pengawasan ketat,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (25/1/2025). Aspek pertama, transparansi dan keamanan data mengharuskan SPMB memiliki kemampuan mengukur jarak tempat tinggal aktual calon murid baru ke sekolah. Selain itu, SPMB juga harus mampu memverifikasi data secara valid untuk menghindari manipulasi informasi. Oleh karenanya, diperlukan integrasi dengan data kependudukan nasional yang terotomasi dan sulit dimanipulasi. Aspek kedua, peningkatan infrastruktur sekolah negeri menjadi penting mengingat salah satu kelemahan sistem zonasi sebelumnya adalah keterbatasan jumlah sekolah negeri terutama di daerah padat penduduk. Pemerintah perlu menambah jumlah sekolah negeri di wilayah yang jumlah calon murid barunya besar sekaligus meningkatkan kapasitas sekolah yang ada agar murid tidak terkendala daya tampung. Aspek ketiga, kemitraan dengan sekolah swasta perlu dibangun untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Biaya pendidikan murid di sekolah swasta perlu ditanggung oleh pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat. Aspek keempat, pentingnya sosialisasi dan pelibatan publik karena sistem baru ini, jika nanti sudah resmi, memerlukan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami prosedurnya. Pemerintah juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan parlemen dalam proses penyusunan aturan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan. Aspek kelima, pengawasan ketat bertujuan untuk mencegah kecurangan. Pakta integritas dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan media, guna memastikan sistem ini berjalan bersih dan adil. “Semoga sistem penerimaan murid baru ini dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan akses pendidikan yang adil, transparan, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat demi pendidikan tuntas dan berkualitas,” pungkas Fahira Idris.  Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.