FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Titiek Soeharto dalam meninjau pembongkaran pagar laut di kawasan Tangerang, utara Jakarta, menarik perhatian publik.

Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kunjungan tersebut, yang menurutnya semakin memperkuat dugaan adanya nama besar di balik proyek pagar laut itu.

Tommy menyebutkan bahwa kedatangan Titiek bisa jadi berkaitan dengan isu yang menyeret nama yang banyak dibicarakan belakangan ini.

“Rasanya semakin menguatkan indikasi ada Mulieono di belakang pagar laut,” ujar Tommy di X @TOM5helby (22/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini mungkin dilakukan karena adanya reaksi emosional seorang ibu terhadap anaknya yang terus menjadi sorotan negatif.

“Karena ibu mana sih yang gak panas hati mengetahui anaknya dikatain terus sama Fufufafa? Paham?," sindirnya.

Tommy mengingatkan publik mengenai unggahan-unggahan akun Kaskus Fufufafa yang disinyalir milik Gibran Rakabuming.

Tidak sedikit unggahan dari Fufufafa menyerang pribadi Prabowo dan keluarganya.

Kabar pembongkaran pagar laut di Tangerang memang tengah menjadi perhatian luas, baik di kalangan masyarakat maupun pengamat politik.

Proyek yang sempat berjalan itu diduga menimbulkan konflik kepentingan hingga akhirnya diputuskan untuk dihentikan oleh pihak berwenang.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut.

Hal ini dilakukan demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, guna melindungi kesejahteraan masyarakat.

Titik menegaskan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

“Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” kata Titiek.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat HGB dan SHM yang diduga melanggar hukum.

“Siapa sebenarnya pemilik pagar laut ini? Siapa pun yang menancapkan pagar itu, harus mencabutnya sendiri. Jika tidak, maka mereka harus bertanggung jawab atas biaya pencabutan yang dilakukan oleh aparat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan mengawasi secara ketat langkah-langkah penyelesaian kasus ini.

Ia meminta Kementerian terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk bertindak lebih cepat dalam merespons persoalan di sektor kelautan dan perikanan.

“Dalam fungsi pengawasan, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Tentunya, kami juga akan memanggil kementerian terkait secara rutin untuk menanyakan sejauh mana penyelesaiannya,” tekan Titiek.

(Muhsin/fajar)