Sentimen
Negatif (96%)
20 Jan 2025 : 02.54
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Bantul

Tokoh Terkait
Abdul Halim Muslih

Abdul Halim Muslih

Amran Sulaiman

Amran Sulaiman

Joko Waluyo

Joko Waluyo

Hari Ini Menteri Pertanian Andi Amran ke Bantul, Pimpin Gerakan Tanam Padi di Poncosari

20 Jan 2025 : 02.54 Views 48

Harianjogja.com Harianjogja.com Jenis Media: News

Hari Ini Menteri Pertanian Andi Amran ke Bantul, Pimpin Gerakan Tanam Padi di Poncosari

Harianjogja.com, BANTUL - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman dijadwalkan akan memimpin gerakan tanam padi di Bulak Kelompok Tani Lemah Subur, Dusun Kwaru, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/2025) ini, sekitar pukul 10.00 WIB.

Gerakan tanam padi bersama Mentan ini akan didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, jajaran pejabat Dinas Pertanian DIY dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, TNI-Polri, dan sejumlah pejabat terkait.

Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo mengatakan gerakan tanam padi oleh Mentan dilakukan di lahan pertanian yang selama ini menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Tercatat lebih dari ratusan hektare lahan padi yang tergenang air pada Desember 2024 lalu. Akibatnya petani gagal panen.

BACA JUGA: Kementan Beri Bantuan Benih untuk Petani Poncosari Bantul yang Padinya Terendam

Kementerian Pertanian pun memberikan bantuan benih padi untuk ditanam lagi. Joko berharap dengan kunjungan Mentan ini menjadi penyemangat bagi petani di wilayah Poncosari agar tetap menanam padi sekaligus mendapat perhatian dalam penanganan banjir di lahan pertanian. “Kehadiran pak Menteri ini diharapkan jadi penyemangat para petani,” katanya.

Sebagaimana diketahui sekitar 141 hektar lahan padi di Kalurahan poncosari, kapanewon Srandakan terendam banjir pada pertengahan Desember 2024. Lahan yang terendam banjir ada di wilayah Dusun Ngentak, Dusun Kuwaru, Dusun Krajan, Dusun Karang, Dusun Jopaten dan Dusun Cangkring.

Air yang menggenangi lahan sawah tersebut akibat luapan sungai Klep saat terjadi hujan lebat. Menurut Joko butuh dana besar untuk menormalisasi Sungai Klep Sehingga tidak memungkinkan untuk dianggarkan melalui APBD. “Itu yang harus ditangani sekitar 6 kilometer tidak memungkinkan kalau dianggarkan lewat APBD,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sentimen: negatif (96.2%)