Kementerian Sosial masih mematangkan rencana pendirian sekolah rakyat. Pemerintah berencana mendirikan sekolah rakyat untuk anak-anak dari kalangan keluarga miskin ekstrem. 

Melalui sekolah rakyat ini diharapkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mendapatkan pendidikan yang utuh. Sekolah rakyat ini akan dijalankan dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama.

Strategi menjamin anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa bersekolah memang kewajiban negara. Tujuan ini jelas baik, bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem harus mendapat kesempatan mengakses pendidikan dengan optimal.

Sekolah rakyat bisa saja dihadirkan untuk menjawab persoalan akses pendidikan di berbagai pelosok negeri yang belum merata, terutama bagi anak-anak dari kalangan keluarga miskin ekstrem.

Sampai saat ini masih banyak anak di daerah terpencil tidak memiliki kesempatan belajar di sekolah karena minimnya fasilitas, ketiadaan tenaga pengajar, hingga kendala ekonomi. Sekolah rakyat mungkin bisa menjadi solusi.

Yang perlu dikaji lebih komprehensif adalah pendirian sekolah rakyat yang akan dikelola Kementerian Sosial itu jangan sampai berujung klasterisasi pendidikan yang memunculkan pendidikan khusus dan sekolah khusus untuk anak-anak miskin.

Apabila ini yang terjadi maka sekolah rakyat malah akan memunculkan segrerasi sosial baru. Bahwa anak-anak miskin hanya bisa dan boleh bersekolah di sekolah yang dikelola Kementerian Sosial dan tidak bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Realitas demikian harus dicegah. Sekolah-sekolah negerilah yang sebenarnya menjadi ujung tangan pemerintah untuk memberikan akses dan kesempatan anak-anak miskin bersekolah dengan pendidikan yang baik. 

Pada setiap tahun ajaran baru kita masih sering mendengar banyak sekolah yang kekurangan murid. Alangkah baiknya jika kedua hal ini bisa saling mengisi dan mengatasi berdasarkan basis data yang valid. Akurasi data sangat penting sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang lebih taktis dan terukur. 

Pemerintah lewat sekolah negeri bisa memberikan fasilitas pembebasan biaya kepada anak-anak dari keluarga miskin. Mereka bisa bersekolah bersama anak-anak yang lain, menikmati keberagaman, dan bergaul lintas latar belakang yang beraneka ragam. 

Ini meniscayakan pembangunan karakter terpuji di kalangan semua siswa. Tak kalah penting adalah gagasan untuk mewujudkan sekolah rakyat perlu mendengarkan aspirasi  masyarakat, terutama  para pakar pendidikan dan pihak-pihak yang peduli tentang hal tersebut. 

Pendidikan memang investasi terbaik untuk memutus rantai kemiskinan. Caranya harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Jangan malah memunculkan segregasi sosial baru. Kalau sekolah negeri kurang, pemerintah wajib membangun sekolah baru. 

Kebijakan zonasi sekolah—yang harus terus diperbaiki itu—telah menunjukkan dengan nyata di mana saja butuh pembanguan sekolah negeri baru sesuai jenjang yang dibutuhkan. 

Kebijakan atau rencana perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak sia-sia dan tumpang tindih yang justru akan menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan.