FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyemprot sikap KPK yang dianggapnya tidak serius dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi Jokowi dan keluarganya.

Guntur menyoroti respons KPK pasca-pengumuman dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis Terkorup di Dunia 2024.

Secara terbuka, Guntur meminta KPK agar tidak menghalang-halangi pengaduan masyarakat terkait dugaan kasus Korupsi Jokowi.

"KPK mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan," ujar Guntur dalam keterangannya di X @GunRomli, kemarin.

Ia menilai sikap tersebut menunjukkan ketidaksiapan KPK dalam menangani laporan tersebut. Apalagi, Jokowi merupakan Presiden ke-7 Indonesia.

"Laporan itu apabila ada ada informasi dan bukti pendukung terkait dugaan kasus korupsi Jokowi. Tapi saat masyarakat datang ke KPK untuk melaporkan kok malah dibikin ribet, ditahan-tahan, bahkan didorong-dorong," cetusnya.

Kata Guntur, KPK terlihat gelagapan ketika masyarakat betul-betul datang melaporkan sejumlah kejahatan yang dianggap diperbuat Jokowi selama masa pemerintahannya.

"KPK seperti gelagapan. Kalau reaksi KPK seperti ini jangan salahkan asumsi publik kalau KPK tidak serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya," imbuhnya.

Ia juga mengangkat kasus Ubedilah Badrun, seorang pelapor yang menurutnya telah mendatangi KPK sebanyak lima kali untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Jokowi sebelum pengumuman OCCRP.

"Seperti Ubedilah Badrun sudah lima kali mendatangi KPK sebelum adanya Pengumuman OCCRP," tandasnya.

Guntur kemudian mengingatkan bahwa independensi dan integritas KPK saat ini sedang diuji di mata publik.

"Buktikan KPK berani memeriksa siapapun termasuk Jokowi dan Keluarganya," kuncinya.

(Muhsin/fajar)