Esposin, SUKOHARJO-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo memanggil lima perangkat Desa Godog, Kecamatan Polokarto, soal kisruh keuangan desa. Mereka dimintai klarifikasi ihwal pengelolaan keuangan desa dan realisasi program kegiatan. 

Informasi yang dihimpun Espos, Senin (13/1/2025), puluhan warga dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Godog berunjuk rasa di kantor kepala desa setempat, Jumat (10/1/2025) siang. Selepas aksi, mereka menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo untuk melaporkan kasus dugaan penyelewengan dana desa. 

Atas laporan warga itu, Kejari Sukoharjo menindaklanjuti dengan memanggil lima perangkat Desa Godog. "Kami ingin memintai klarifikasi perangkat desa terkait pelaksanaan program kegiatan dan serapannya. Kemudian, tata kelola keuangan desa," ujar Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Aji Rahmadi, Senin. 

Aji mengatakan perangkat desa yang dimintai klarifikasi, yakni sekretaris desa (sekdes), kaur keuangan, serta pengurus BPD Godog. Mereka dimintai klarifikasi terkait dugaan penyimpangan dana desa pada 2023 dan 2024. 

Kejaksaan sebenarnya pernah mengusut kasus dugaan penyimpangan dana desa di Godog pada 2023. Kala itu, Kejari Sukoharjo melimpahkan pemeriksaan kasus ke Inspektorat Daerah Sukoharjo. "Kami akan mendalami hasil klarifikasi perangkat desa. Kasus ini bergulir di Kejaksaan sejak 2023.  Namun, tahun lalu mencuat lagi dan puncaknya warga menyampaikan aspirasi di balai desa pada pekan lalu," ujar dia. 

Sebagai informasi, puluhan warga berunjuk rasa menuntut agar Kepala Desa Godog, Agus Adi Setiawan, untuk mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya lantaran diduga melakukan penyelewengan dana desa yang semestinya digunakan untuk membiayai program kegiatan desa.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi antara Pemerintah Desa Godog dan BPD Godog pada 30 Desember 2024, ada beberapa kesimpulan, yakni terjadi kesalahan pengelolaan keuangan desa. Ada sejumlah program kegiatan yang belum terealisasi senilai Rp380.950.000.