Espos.id, SEOUL - Meski sudah berstatus non-aktif, Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol malah bakal menerima kenaikan gaji. Yoon saat ini berstatus non-aktif setelah dilengserkan oleh parlemen lantaran tindakannya memberlakukan status darurat militer awal Desember 2024 lalu. 

Sesuatu aturan di Korsel, para pejabat menerima kenaikan gaji otomatis tahunan termasuk presiden. Seperti diberitakan BBC, Senin (13/1/2025), gaji Presiden Yoon akan naik 3% menjadi 262,6 juta won atau lebih kurang Rp2.913.470.846. Sejak dilengserkan oleh parlemen Desember lalu, Yoon tetap bertahan di kediaman resmi kepresidenan dan menolak dipanggil untuk diperiksa dan menolak pula perintah penangkapan terhadap dirinya. Hal ini makin memicu krisis politik di Korsel. 

Meski berstatus non-aktif, secara formal Yoon masih menjadi presiden, sementara pemerintahan sehari-hari saat ini dijalankan penjabat presiden. Kepastian apakah Yoon bakal lengser sepenuhnya sebagai presiden atau kembali aktif menjabat ada di tangan Mahkamah Konstitusi. 

Kabar kenaikan gaji Yoon langsung memicu kritik keras dari warga. Banyak yang menyatakan kekagetan bahwa Yoon masih digaji dan bahkan mendapat kenaikan gaji, padahal berstatus non-aktif. Sejumlah orang di media sosial berkomentar bahwa kenaikan gaji 3% yang didapat Yoon hampir dua kali lipat dari kenaikan upah minimum pekerja di negeri itu. "Upah minimum naik 1,7% sementara Yoon dapat [kenaikan] 3% buat apa?" sebut sebuah unggahan di X yang mendapat ribuan likes. 

Upaya penyidikan terhadap Yoon masih menemui jalan buntu. Apalagi awal tahun ini pasukan keamanan Yoon menghalang-halangi upaya petugas penyidik menangkapnya di kediaman resmi kepresidenan. Surat perintah penangkapan Yoon itu akhirnya kedaluwarsa 7 Januari lalu, tapi pengadilan setempat memperpanjangnya. 

Penyidik kembali berupaya menangkap Yoon dan meminta bantuan polisi untuk mendukung upaya itu. Pihak berwenang pada Senin menyatakan semua upaya untuk menangkap Yoon akan diupayakan tidak sampai menimbulkan bentrokan atau korban. Mereka memperingatkan semua petugas keamanan dan anggota parlemen agar tidak menghalang-halangi upaya penangkapan atau bakal ditangkap.