Esposin, SUKOHARJO – Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Sukoharjo mencatat sebanyak 3.919 petani yang tersebar di 12 kecamatan tidak pernah menebus pupuk bersubsidi selama tiga tahun berturut-turut mulai 2022-2024.

Konsekuensinya, mereka tidak dimasukkan dalam database petani di rencana definitif kebutuhan kelompok tani elektronik (e-RDKK) sebagai pedoman penyaluran pupuk bersubsidi pada 2025.

Pernyataan ini disampaikan Kepala DPP Sukoharjo, Bagas Windaryatno kepada Espos, Sabtu (11/1/2025). Bagas telah berkoordinasi dengan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) , distributor pupuk bersubsidi serta produsen pupuk bersubsidi untuk membahas permasalahan ini.

“Jumlah petani yang tidak pernah menebus pupuk bersubsidi selama tiga tahun berturut-turut hampir 4.000 orang. Persoalan ini mendapat atensi khusus dan pengawasan dari Ombudsman RI,” ujar dia.

Menurut Bagas, petani yang tidak pernah menebus pupuk bersubsidi tidak akan dimasukkan dalam database petani di e-RDKK yang menjadi pedoman penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun ini.

Mereka bakal memengaruhi persentase penebusan pupuk bersubsidi serta berpotensi menjadi beban kios pupuk lengkap (KPL) yang tersebar di 167 desa/kelurahan.

Bagas menerangkan DPP Sukoharjo telah melayangkan surat ke kepala desa/lurah serta kelompok tani untuk membantu proses verifikasi dan validasi petani yang tidak aktif. 

“Bisa jadi sudah berganti pekerjaan atau merintis usaha lain karena sudah tiga tahun tidak menebus pupuk subsidi. Kami berkoordinasi dengan masing-masing kelompok tani untuk memvalidasi ulang by name petani yang sudah tidak aktif,” ujar dia.

Lebih jauh, Bagas menjelaskan serapan penyaluran pupuk bersubsidi di Sukoharjo selama 2024. Serapan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 14.458.528 kilogram atau sekitar 95,78 persen.

Menurutnya, serapan pupuk jenis urea di Sukoharjo tertinggi se-Jawa Tengah. Sedangkan serapan penyaluran pupuk bersubsidi jenis NPK sebayak 13.24.414 kiogarm atau sekitar 97,34 persen.

Pada 2024, banyak petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi jenis organik karena mereka bisa memproduksi dari kotoran sapi. Sehingga, serapan pupuk organik rendah, yakni sekitar 39,29 persen.

Sebagian besar pengajuan pupuk organik berasal kelompok tani dari Kecamatan Gatak. “Kami berharap penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun ini bisa maksimal. Kalau bisa menyentuh 100 persen. Sehingga, menopang produktivitas padi di Sukoharjo dan menjaga predikat tertinggi se-Jawa Tengah,” ujar dia.