Esposin, SOLO -- Kecelakaan bus pariwisata yang dipicu rem blong hingga menabrak belasan kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/1/2025), menjadi sorotan, salah satunya dari Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. 

Djoko mengatakan kecelakaan itu menjadi bukti bahwa faktor keselamatan belum menjadi prioritas dalam transportasi di Indonesia. Dia mengatakan pemerintah seharusnya tidak mengurangi alokasi anggaran untuk program keselamatan, bahkan seharusnya menambah anggaran itu supaya angka kecelakaan tidak meningkat.

“Kecelakaan bus pariwisata terjadi lagi. Tanpa sanksi tegas, pengawasan ketat, kesejahteraan pengemudi, rasanya sulit mengakhirinya,” jelas dia kepada Espos melalui WhatsApp, Jumat (10/1/2025).

Menurut Djoko, izin angkutan bus wisata dengan pelat nomor DK 7942 GB yang menabrak belasan kendaraan di Batu, Jawa Timur, itu telah kedaluwarsa sejak 26 April 2020. Uji berkala kendaraan tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 15 Desember 2023.

Kecelakaan yang diperkirakan disebabkan kegagalan pengereman atau rem blong tersebut melibatkan 12 kendaraan, mengakibatkan 14 korban, empat di antaranya meninggal, dua luka berat, dan sisanya luka ringan.

Dia mengatakan masyarakat sudah berulang kali diminta melakukan pengecekan terhadap armada bus sebelum menggunakan untuk melakukan perjalanan wisata. Salah satu caranya dengan membuka aplikasi Mitra Darat untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut sudah dilakukan uji laik jalan (kir) dan memiliki izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

“Jangan hanya terkesima dengan tawaran tarif sewa murah bus wisata, namun faktor keselamatan diabaikan. Kemenhub perlu juga menambahkan layanan hotline angkutan wisata untuk secara langsung supaya masyarakat dapat menanyakan kondisi kendaraan yang akan disewa,” papar dia.

Dia menjelaskan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Derah (BPTD) harus rutin ramp check di lokasi destinasi wisata. Sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan rutin disebabkan anggarannya terbatas. 

“Jika dilakukan rutin setiap akhir pekan atau libur panjang, pengusaha bus wisata tidak berizin akan takut mengoperasikan busnya. Kini ramp check belum rutin dan masyarakat belum peduli akan keselamatan, sehingga kecelakaan bus wisata akan terus berlangsung,” ungkap dia.

Menurut Djoko, apabila masih ada pelanggaran izin angkutan wisata sudah kedaluwarsa tetap beroperasi, pengusaha dan panitia atau event organizer diperkarakan hingga ke pengadilan. Pemerintah jangan hanya menyampaikan pernyataan melalui media, namun kenyataannya belum pernah ada yang sampai di pengadilan dan dipenjara.

Anggaran Kemenhub Dikurangi

Dampaknya, sampai sekarang praktik operasi bus wisata tidak berizin masih tumbuh subur dan disukai masyarakat, lantaran tarifnya murah, meski keselamatan terabaikan.

“Apalagi sekarang, ada Program Makan Bergizi Gratis [MBG]. Program ini sangat bagus membantu kelompok masyarakat yang sangat membutuhkannya. Program ini bagus, namun harus selektif dan dipikirkan dengan terencana yang matang,” papar dia.

"Tidak harus semua pelajar mendapatkannya, sehingga sekarang anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersedot banyak untuk Program MBG. Dampaknya anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi di Kemenhub dan Dinas Perhubungan menurun drastis," jelasnya.

Dia mengatakan Kemenhub pernah memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan yang berlangsung kurang dari lima tahun. Sekarang dana itu sudah tidak ada lagi. Program stimulan untuk membenahi angkutan umum di daerah dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat semula Rp440 miliar pada 2024 untuk 45 koridor, sekarang tinggal Rp177 miliar untuk 17 koridor. 

Padahal, kata dia, ada 90 kota di Indonesia yang semuanya harus dibenahi angkutan umumnya. Belum lagi ada 20-an wilayah aglomerasi yang juga turut dibenahi angkutan umumnya. Angkutan umum yang baik akan berpengaruh pada penurunan angka kecelakaan. Pembenahan angkutan umum dalam rangka mewujudkan keselamatan berkelanjutan.

Kemenhub telah menyampaikan kebutuhan anggaran 2025 senilai Rp80,63 triliun namun hanya dapat Rp31,45 triliun. Sementara anggaran MBG Rp71 triliun untuk enam bulan. Padahal sesungguhnya yang dikerjakan Kementerian Perhubungan adalah keselamatan (safety) dan pelayanan (service).

Djoko menjelaskan kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak banyak berkurang. Tren kecelakaan dari tahun ke tahun justru menunjukkan peningkatan. Pada 2020 ada 101.496 kejadian, tahun 2021 naik 4,3% jadi 105.860 kejadian. Kemudian pada 2022 ada 139.422 kejadian, naik 31,7% dari 2021. Pada 2023 ada 150.491 kejadian atau naik 7,9 persen dari 2022 dan pada 2024 ada 145.599 kejadian (turun 3,2 persen).

“Kecelakaan fatal seperti di Kota Batu akan terus berulang jika tidak ada niat serius untuk memutus mata rantai penyebabnya. Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan itu, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat,” jelas dia.