Esposin, SEMARANG – Proses seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah selesai dilaksanakan. Dari total pelamar 4.078, yang dinyatakan lolos seleksi setelah melalui tahapan administrasi dan tes hanya 2.324 pelamar, sementara 1.733 lainnya dinyatakan belum lolos.

Pasca pengumuman hasil seleksi PPPK tersebut, muncul permasalahan baru yakni banyaknya tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang diterima di PPPK di dinas teknis yang tidak sesuai kompetensi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos, ada beberapa pegawai non ASN di semula bekerja di dinas teknis terpental ke dinas lainnya. Sehingga banyak dinas teknis seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diisi orang baru yang belum tentu memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan menyebut pegawai non ASN yang bekerja di dinasnya sebanyak 216. Namun formasi yang dibuka saat proses seleksi PPPK hanya sebesar 186.

“Harapan kami sebetulnya yang lowongan 186 formasi PPPK itu dari pegawai non ASN Damkar. Namun ada 17 orang dari OPD lain yang justru mendaftar di Damkar dan malah diterima,” kata Ade Bhakti saat dikonfirmasi Espos, Jumat (10/1/2025).

Mantan Camat Gajahmungkur itu kemudian mempertanyakan kompetensi 17 orang baru tersebut. Pasalnya Ade menyebut semua pegawai non ASN Damkar harus memiliki sertifikasi pemadam pemula atau FF1.

“Sertifikasi itu juga tidak didapatkan secara cuma-cuma, makanya misal ada orang luar masuk ke sini. Kami pertanyakan kompetensinya, kalau pun harus dipaksakan diterima otomatis nanti ada pelatihan yang cukup memakan waktu,” paparnya.

Hal senada juga dibeberkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPU Kota Semarang, Adityo Gineung Pratidina. Dia mencatat dari hasil seleksi PPPK tahap satu, dinasnya kemasukan puluhan orang baru yang sebelumnya belum punya pengalaman bekerja di DPU Kota Semarang.

“Jumlah secara keseluruhan pegawai non ASN sebanyak 420. Namun formasi yang dibuka saat proses PPPK hanya 360. Setelah hasil seleksi, ternyata kita kemasukan 88 orang baru yang notabene mungkin belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh DPU Kota Semarang,” ujar lelaki yang akrab disapa Adit.

Adit menjelaskan instansi DPU merupakan salah satu OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Jika diisi oleh orang yang belum memiliki kompetensi dikhawatirkan akan menghambat segala jenis pelayanan.

Apalagi pegawai-pegawai DPU Kota Semarang cukup berperan vital dalam menanggulangi berbagai permasalahan. Termasuk pengendalian banjir yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.

“Jadi kami nunggu kebijakan dari atas baik dari BKPP maupun BKN. Saya sampaikan dari awal, DPU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Ketika banjir misalnya ada orang DPU atau Damkar, masyarakat pasti merasa tenang. Apakah nanti teman-teman baru bisa langsung melaksanakan pengendalian banjir? Kalau harus pelatihan kan butuh waktu dan biaya, sedangkan bencana tidak mengenal waktu,” tukasnya.