FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan, sejak 20 Oktober 2024 pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah.

Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Program 3 Juta Rumah merupakan program Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengaku takjub dengan rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pasalnya target yang dipatok meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pemerintahan era Joko Widodo.

Pada 10 tahun periode Presiden Jokowi 2019-2024 hanya mampu membangun rumah 2.177.000 dengan anggaran APBN Rp 119,9 triliun.

Legislator asal Sulawesi Selatan itu menekankan, perlu adanya rumusan konsep yang jelas untuk implementasinya.

Karena pola pada periode lalu itu hanya mengandalkan APBN, maka perlu dicari solusi agar target 3 juta rumah per tahun bisa tercapai.

"Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat terbatas dan target pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun membutuhkan konsep dan strategi yang jelas," kata Hamka.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia memang membutuhkan strategi-strategi yang di luar kebiasaan atau out of the box yang diharapkan menjadi terobosan-terobosan penting.

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol, tapi bisa diwujudkan dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah.

Keterbukaan publik dan inovasi merupakan strategi-strategi yang berperan dalam mengupayakan penurunan harga rumah bagi rakyat semua lapisan melalui upaya pencegahan korupsi dan pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor sehingga dapat meringankan beban anggaran Pemerintah.

Pun meringankan beban bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan hunian layak. (Pram/fajar)