Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal penyelenggaraan Haji 2025 bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

"KPK akan mengawal prosesnya [penyelenggaraan Haji 2025]," ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (7/1/2025). 

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga menuturkan, beberapa mantan pegawai lembaga antirasuah saat ini juga sudah ditempatkan di BPH. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan ibadah Haji. 

"Tentunya KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Presiden Prabowo dalam suatu rapat meminta agar penegak hukum ikut mengawal penyelenggaran Haji 2025. 

Dasco mengakui bahwa ada keprihatinan yang mendorong agar penyelenggaraan Haji setiap tahunnya diperbaiki. 

"Dalam suatu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum. Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

DPR Lapor Prabowo 

Pada perkembangan lain, Panja DPR Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 telah memutuskan bahwa biaya Haji 2025 turun dari tahun sebelumnya. Biaya tersebut turun dari tahun lalu sekitar lebih dari Rp4 juta.

Sementara itu, pada segi beban biaya haji dari nilai manfaat, besarannya turun dari Rp8 triliun pada 2024 menjadi Rp6,8 triliun pada 2025. 

"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu," ungkap Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). 

Marwan mengatakan pihak legislator juga akan mengawal penyelenggaraan Haji 2025. Dia bahkan menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga akan turun langsung mengawal sebagai Ketua Pengawas Haji 2025. 

Di sisi lain, Marwan turut menyampaikan kepada Prabowo bahwa terdapat lebih dari 5 juta calon jamaah haji di Indonesia.

Beberapa merasa was-was apabila tidak bisa berangkat sampai sudah berumur lanjut usia (lansia).  Menurut catatannya, waktu tunggu jamaah haji reguler di Indonesia saat ini berkisar rata-rata 25-30 tahun. Kisarana waktu tunggu itu berbeda-beda untuk setiap daerah. 

Bahkan, dia mencatat terdapat jamaah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang harus mengantre selama 48 tahun sebelum bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. 

Oleh sebab itu, lanjut Marwan, DPR meminta agar Presiden turut menyampaikan kepada pihak Kerajaan Arab Saudi agar bisa menambah kuota haji untuk Indonesia.

Hal itu rencananya akan disampaikan Prabowo saat bertemu pihak Saudi akhir Januari 2025.  "Kalau ada tambahan 10.000 atau 5.000 itu sangat menggembirakan," tuturnya.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Diminta Prabowo, KPK Kawal Penyelenggaran Haji 2025"