Badan Gizi Nasional (BGN) memulai program makan bergizi gratis dan merilis daftar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur tempat memasak menu makanan. 

Dapur-dapur tersebut resmi beroperasi mulai Senin 6 Januari 2025. Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan yang digarap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran yang disiapkan pada 2025 mencapai Rp71 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis pada 2025 menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program yang dimulai pada Senin 6 Januari 2025 itu dilaksanakan di 26 provinsi di Indonesi dengan target minimal mencakup tiga juta anak. 

Tahap awal program itu menyasar 600.000 orang di wilayah perkotaan dan kabupaten yang pernah menjalankan uji coba dalam beberapa bulan terakhir. Tentu angka ini jauh dari target tiga juta anak pada tiga bulan pertama.

Target tiga juta anak itu bisa jadi belum tercapai, hanya tercakup 600.000 anak, karena persiapan dan perencanaan  yang terlalu "tergesa-gesa" alias tidak matang. Proses persiapan dan perencanaan itu mencakup penyediaan bahan baku, memasak, hingga distribusi ke sasaran program. 

Persoalan lain adalah tentang perincian menu yang disajikan, syarat mitra jasa boga yang diajak kerja sama, siapa yang mengawasi, dan juga kontroversi keterlibatan TNI.

Pada realisasi program yang demikian ini, sebaiknya program diprioritaskan untuk kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang kesulitan mencukupi kebutuhan makanan harian. 

Data mereka bisa ditemukan pada program-program mengatasi kemiskinan dan data-data milik pemerintah daerah yang tentu aktual dan faktual. Memprioritaskan kelompok rentan, yang mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, dan warga lainnya yang memenuhi kriteria akan memudahkan realisasi program dan pengorganisasian.

Yang jelas, program makan bergizi gratis adalah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer. Program ini dikenalkan dan menjadi materi kampanye paling populis pada masa kampanye pemilihan presiden. Realisasi program ini akan menentukan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Basis data anak anak, ibu hamil, dan kelompok rentan yang menjadi sasaran program akan menentukan legitimasi program ini. Apabila program ini “bocor di sana sini”, banyak yang mendapatkan manfaat di luar tujuan program, serta banyak salah sasaran, niscaya akan mendegradasi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Mengutamakan kelompok rentan menjadi langkah strategis, teknis, dan terukur untuk mewujudkan program ini agar mendapatkan legitimasi kuat dari seluruh komponen bangsa dan tepat sasaran.

Tentu saja menemukan kelompok rentan itu menjadi lebih mudah pada saat ini ketika jaringan komunikasi dan informasi sedemikian mudah. Menemukan mereka, kelompok rentan, baik yang terkategori para siswa sekolah, ibu hamil, dan warga miskin dan mencakup mereka dalam program akan menjadi basis legitimasi yang kukuh bagi realisasi program populis ini.