Esposin, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosal Roeslani menyatakan perusahaan besar asal Amerika Serikat, Apple, berkomitmen untuk membangun pabrik vendor AirTag di Batam, Kepulauan Riau, senilai Rp16 triliun.

"Mereka bicara dan berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag itu US$1 miliar [Rp16 triliun]," kata Rosan, seusai melakukan pertemuan dengan Vice President of Global Policy Apple Nick Amman, di Jakarta, Selasa (7/1/2024) seperti dilansir Antaranews.

Menurut Rosan, investasi tersebut merupakan tahap pertama, dan ke depannya Apple akan mengundang vendor-vendor lainnya ke Indonesia, sehingga nilai penanaman modal yang diterima akan terus meningkat.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya sudah diinformasikan lokasi pembangunan pabrik tersebut, serta dijadwalkan rampung pada awal tahun 2026 mendatang.

"Awal tahun 2026 pabrik ini sudah selesai," ujarnya.

Adapun dari komitmen investasi yang digelontorkan oleh Apple, akan menciptakan lapangan pekerjaan hingga 2.000 orang. Rosan turut mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan mengawal rencana investasi ini agar berjalan dengan lancar.

"Kita kawal lah investasinya seperti biasa, yang penting commitment-nya sudah ada ya nanti dari tim akan mengawal investasi itu untuk berjalan," katanya lagi.

Sebelumnya, Vice President of Global Policy Apple Nick Amman melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menegosiasikan perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sertifikasi tersebut dibutuhkan Apple untuk dapat melakukan penjualan iPhone 16 secara resmi di Indonesia.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan proses negosiasi yang dilakukan antara Kemenperin dengan pihak Apple akan terus berlanjut, serta menyatakan pihak Apple sudah mengetahui terkait rencana peningkatan TKDN untuk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) dari 35 persen menjadi 40 persen.

"Negosiasi sedang berjalan, dan mereka masih mempelajari usulan dari kita," ujarnya pula.

Butuh Kepastian

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1/2025), menjelaskan untuk kepastian regulasi impor perlu dilakukan mengingat perusahaan teknologi besar seperti Apple sangat membutuhkan kepastian hukum yang kondusif.

"Pemerintah dalam lima bulan mengganti regulasi impor sebanyak tiga kali, terakhir Permendag 8/2024, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Diharapkan regulasi soal kepastian impor beserta pengawasannya harus lebih clear," katanya seperti dilansir Antara.

Bhima menambahkan sebelum menentukan lokasi pabrik, perusahaan sekelas Apple harus berkomitmen untuk melakukan proses produksi yang rendah karbon.

Oleh karena itu dalam proses negosiasi, diharapkan pemerintah melibatkan PLN untuk membantu menyediakan energi terbarukan di kawasan industri.

Menurut Bhima, untuk memperkuat sumber daya manusia dalam menyambut investasi Apple, pemerintah perlu melakukan penyelarasan materi pelatihan kerja di sekolah-sekolah vokasi yang ada.

Sementara itu, upaya memperkuat infrastruktur pendukung bisa dilakukan melalui koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan revitalisasi di kawasan industri.

"Infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai. Biaya logistik juga mahal. Di sini tugas pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemda bisa lebih dioptimalkan terutama revitalisasi fasilitas di kawasan industri existing," katanya.