FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia merencanakan pembangunan sekolah kedinasan yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana tersebut.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyampaikan wacana pendirian sekolah ini saat membuka Rapat Koordinasi BPOM se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/1). Menurut Taruna, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu program prioritas BPOM untuk mencapai status sebagai lembaga global WHO Listed Authority (WHA).

"Kami berencana membangun sekolah vokasi di bidang obat dan pangan. Lokasinya di Makassar," ungkap Taruna Ikrar.

Ia menambahkan, kehadiran sekolah ini akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di BPOM. Saat ini, lembaga yang bertugas mengawasi obat dan makanan ini memiliki sekitar 16 ribu personel yang tersebar di 30 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Namun, kebutuhan personel baru masih cukup tinggi.

"Pada 2025, kami akan merekrut 1.200 pegawai baru. Namun, di sisi lain, ada sekitar 100 pegawai yang akan memasuki masa pensiun," ujar Taruna.

Sekretaris Utama BPOM RI, Irjen (Pol) Dr. Jayadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas teknis pembangunan sekolah kedinasan tersebut. "Pekan depan kami akan ke Makassar bertemu Sekretaris Provinsi Sulsel untuk membicarakan detail teknis pembangunan sekolah vokasi ini," kata Jayadi.

Sementara itu, Kepala Biro SDM BPOM RI, Irwansyah, menegaskan bahwa persetujuan hibah lahan dari pemerintah provinsi menjadi langkah awal sebelum pembangunan dimulai. "Jika persetujuan lahan selesai, kami akan langsung memulai proses pembangunan. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar," tuturnya.

Irwansyah juga menyebutkan bahwa BPOM saat ini sedang melakukan studi banding ke berbagai lembaga negara yang telah mengelola sekolah kedinasan. "Ada sekitar 20 lembaga negara yang sudah memiliki sekolah kedinasan. Kami belajar dari pengalaman mereka untuk memastikan sekolah ini terkelola dengan baik," jelasnya.

Rapat Koordinasi BPOM kali ini diikuti oleh para pejabat utama BPOM RI dan kepala UPT dari seluruh Indonesia. Selain membahas pendirian sekolah kedinasan, Rakor juga membicarakan kesiapan teknis BPOM dalam mendukung program makan bergizi gratis yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah.