Esposin, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, meminta masyarakat waspada terhadap produk makanan olahan impor tanpa izin edar karena tidak ada jaminan kandungan yang ada di dalamnya.

"Pada saat makanan pangan olahan ini, kemasan ini dijual di negeri kita apalagi impor tetapi tidak ada izin edarnya berarti tidak ada yang jaminan. Tidak ada lembaga atau tidak ada proses untuk mengecek atau tidak ada proses untuk mengetahui kandungannya. Apakah kandungannya berbahaya, apakah proses pembuatannya sudah sesuai pembuatan yang benar, apakah ini legal di negaranya atau penipuan dan sebagainya," kata Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/12/2024). 

Menurut dia, ketiadaan jaminan tersebut membuat produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa izin tersebut, tidak dapat dijamin bebas dari zat-zat berbahaya untuk kesehatan atau dapat dipastikan kehalalan produk tersebut.

Tidak hanya itu, makanan tanpa olahan tanpa izin edar juga belum dapat dipastikan keaslian produknya. Dengan demikian, tidak hanya konsumen dirugikan secara ekonomi akibat membeli barang palsu tetapi juga kandungannya yang tidak dapat dipastikan keamanannya.

Kewaspadaan itu diperlukan mengingat BPOM berhasil mengamankan 28.034 produk tanpa izin edar dari total 86.883 produk tidak sesuai ketentuan yang diamankan dalam proses intensifikasi pengawasan produk pangan olahan menjelang periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Sebagian besar produk itu ditemukan dari tautan platform e-commerce, dengan total 10.769 tautan produk tanpa izin edar ditemukan patroli siber BPOM. Taruna menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk melakukan penurunan konten produk-produk tersebut.

"Negara yang paling banyak, ada tiga besar yaitu Malaysia, jadi produk-produk pangan dari Malaysia, kemudian produk dari China, dan produk dari India yang membanjiri negeri kita, yang melakukan impor secara ilegal. Bahkan dari Malaysia itu 84 persen, kemudian dari China itu 6%, kemudian India 3%, selebihnya 7% itu gabungan dari berbagai negara," tuturnya sebagaimana dilansir Antara.