POROS.ID - Sekertaris KNPI Banten, Suparta Kurniawan menyatakan mengecam atas langkah Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang dinilainya ugal-ugalan dalam hal praktek mutasi jabatan.

Sebagaimana diketahui, menjelang  berakhir masa jabatannya sebagai Pj Gubernur, Al Muktabar justru malah mempersiapkan Open Bidding untuk belasan esselon II yang telah bertahun-tahun diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Suparta Kurniawan, menegaskan Pj Gubernur Banten seharusnya jangan main-main dalam praktek mutasi jabatan di masa transisi pasca pilkada Banten ini. Terlebih menurutnya, dalam hal ini terendus adanya transaksional.

"Bahkan praktek mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Banten ini telah menjadi sorotan Mendagri," kata Suparta Kurniawan kepada wartawan di Kota Serang, Kamis 12 Desember 2024.

Sesuai dengan statement Mendagri, lanjut Suparta, bahwa mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Banten, agar tidak dipaksakan oleh Pj gubernur, terlebih tercium adanya transaksional.

"KNPI Banten mengecam ugal-ugalan Pj gubernur dalam mutasi jabatan, dan berikan saksi kepada Kabid mutasi BKD untuk di nonjobkan," tandasnya.

"Berikan keleluasaan kepada gubernur terpilih setelah dilantik untuk bekerja secara profesional dan akuntabel," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Suparta juga menyoroti soal pengangkatan Ratu Syafitri Muhayati sebagai Pelaksana Tugas Inspektur Provinsi Banten pada 16 Oktober 2024 oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

"Kenaikan jabatan Ratu Syafitri yang sangat cepat, dari Golongan III/d menjadi dengan Golongan IV/a dalam waktu kurang dari setahun, ini kan sarat dengan kepentingan personal," tukasnya. ***