Esposin, SEMARANG – Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 mendatang. Lantas, bagaimana segi kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana?.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan fungsi IKN sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada Otoritas IKN.

Oleh karenanya, pihaknya hanya melesaikan apa yang dilimpahkan sebelumnya dari kementerian lama, yakni Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Fungsi IKN sudah dilimpahkan ke otorita, kami cuma menyelesaikan yang kemarin dilimpahkan ke PUPR. Setelah itu ya dilimpahkan ke otorita,” kata Dody seusai peresmian Fly Over Madukoro Semarang oleh Presiden Prabowo, Selasa (11/12/2024).

Mengenai kendala air bersih yang sebelumnya menjadi masalah, Dody mengeklaim masih dalam kendali. Oleh karenanya, pihaknya memastikan segala permasalahan bisa diselesaikan sebelum 2028.

“Air sudah oke, enggak masalah, misal airnya kurang, kita selesaikan,” klaimnya.

Kendati demikian, Dody enggan menjawab saat ditanya apakah Presiden Prabowo akan benar-benar berkantor di IKN pada 2028. Namun, ia menambahkan, target paling lambat penyelesaian IKN pada 2029.

“Target dipakai 2029 paling lambat. Dan jangan salah, menteri kan babunya Presiden, babu ya nyapu, kami ya enggak bisa bilang Presiden ke sana ya. Menteri PU hanya bertugas infrastruktur, presiden mau ngantor di Jakarta, di Bogor, di manapun di Indonesia, itu haknya beliau. Pertanyaan itu tanyakan saja ke Pak Presiden, menteri enggak berhak menjawab,” ujarnya.