Esposin, JAKARTA — Enam personel kepolisian bermasalah karena terlibat dalam kasus Ferdy Sambo mendapatkan kenaikan pangkat. Mereka pernah terlibat rekayasa kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Ferdy Sambo pada 2022.

Salah satu keputusan kenaikan pangkat personel itu tertuang dalam Surat Telegram ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 November 2024, yakni mantan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budhi Herdi Susianto mendapatkan kenaikan pangkat menjadi brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.

Dalam surat tersebut, Budhi yang sebelumnya menjabat Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri, mendapatkan jabatan baru sebagai Karo Watpers SSDM Polri. Budhi pernah dijatuhi sanksi penempatan khusus dan demosi karena terlibat dalam

Kemudian, ada Kompol Chuck Putranto yang mendapat promosi melalui STR nomor ST/1628/VIII/KEP/2024 tertanggal 1 Agustus 2024.

Chuck yang semula bertugas Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri dipindahkan ke Pamen Polda Metro Jaya dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi AKBP.

Ada juga mantan Kabag Penegakkan Hukum Provist Div Propam Polri, Kombes Susanto yang mendapatkan promosi melalui STR nomor ST/2750/XII/2023. Dalam STR itu dia ditugaskan di Penyidik Tindak Pidana Madya Tk II di Bareskrim Mabes Polri.

Kemudian, AKBP Handik Zusen yang menjabat Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri. Selanjutnya, Kombes Murbani Budi Pitono yang mendapatkan promosi sebagai Irbidjemen SDM II Itwil III Itwasum Polri.

Terakhir, ada Kombes Denny Setia Nugraha Nasution yang dipromosikan sebagai Kanagjianling Rojianstra SOPS Polri.

IPW Minta Polri Transparan

Indonesia Police Watch meminta Polri agar menjelaskan secara transparan mengenai kenaikan pangkat tersebut.

"IPW meminta Polri bisa transparan untuk menyampaikan kepada publik terkait beberapa anggota Polri yang terkena sanksi dalam kasus Ferdy Sambo maupun kasus-kasus lain, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mendapat jabatan," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Rabu (4/12/2024), dilansir Antara.

Ia mengungkapkan alasan kenaikan pangkat itu harus dijelaskan karena ada anggota Polri lain yang tidak melakukan tindakan salah, tetapi tidak mendapatkan promosi.

Tidak transparannya penjelasan kenaikan pangkat itu dapat menimbulkan rasa didiskriminasi dari personel Polri.

"Ini bisa menimbulkan spirit korpsnya menjadi lemah. Kemudian juga merasa ada tidak diperhatikan, diskriminatif," ucapnya.

Selain itu, bagi publik, masyarakat akan kehilangan rasa kepercayaan kepada Korps Bhayangkara karena memberikan kenaikan pangkat pada anggota yang pernah bermasalah.

"Kepercayaan publik pada Polri bisa rendah karena urusan institusi Polri bukan hanya urusan Polri, tetapi ini juga adalah urusan terkait kepentingan publik di mana mereka berhak mengetahui," ujarnya.

Sugeng juga berharap agar putusan kode etik kepolisian dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi publik dan juga hak publik untuk mengetahui.