JAKARTA, KOMPAS.com - Usai potongan videonya yang dianggap mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara pengajian menjadi viral, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, permintaan maaf tersebut adalah langkah awal yang sudah tepat dilakukan guna meredam gelombang kekecewaan dari publik.

Diketahui, memang tidak sedikit warganet geram dan meminta agar Miftah dicopot dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden setelah video yang diduga menghina pedagang es teh itu viral.

Menurut Verdy, dalam kasus Miftah, sudah melibatkan ruang yang lebih luas karena videonya bisa diakses siapa saja. Sehingga, melibatkan juga persepsi publik yang sangat luas.

Baca juga: Kasus Miftah: Blunder Komunikasi yang Merugikan Pemerintah?

“Meskipun permintaan maaf itu disampaikan, tetapi karena sudah ada persepsi orang lain yang datang dari berbagai masyarakat, kan ini konteksnya tidak hanya ke pedagang es tapi sudah ke masyarakat,” kata Verdy dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

“Ada masyarakat yang mungkin secara persepsi terluka atau mungkin merasa dihina, merasa dirugikan dan seterusnya, maka permintaan maaf dalam konteks ini hanya sifatnya itu meredam agar kemudian amuk publik itu tidak semakin meluas,” ujarnya lagi.

Namun, Verdy mengatakan, permintaan maaf tidak bisa dikatakan menyelesaikan persoalan meskipun bisa meredam ketegangan sejenak. Sebab, komunikasi yang sudah dipublikasikan tidak bisa ditarik kembali.

"Apa pun yang sudah disampaikan kepada publik, itu hidup dalam persepsi masing-masing masyarakat. Jadi, meskipun ada permintaan maaf, itu tidak akan menghapus dampak dari blunder yang terjadi,” katanya.

Baca juga: Cerita Sunhaji Penjual Es Teh Dapat Bantuan Uang hingga Umrah Usai Dihina Miftah

Bahkan, menurut Verdy, persepsi di publik bisa kembali terbentuk saat menilai permintaan maaf yang disampaikan tersebut. Dampaknya bisa baik jika benar disampaikan dengan tulus.

Namun, ketidakpercayaan terhadap figur publik atau pemerintah bisa meningkat jika permintaan maaf tersebut hanya sekadar lip service.

“Setelah permintaan maaf, masyarakat akan menilai apakah itu tulus atau sekadar formalitas. Jika tidak ada langkah konkret, maka amuk publik bisa kembali muncul,” ujar Verdy.

Oleh karena itu, Verdy menyampaikan bahwa langkah lanjutan dari permintaan maaf tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Termasuk, langkah dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Verdy, langkah-langkah lanjutan ini bisa berupa dialog lebih mendalam dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan hingga memperbaiki komunikasi publik dalam tubuh pemerintahan untuk mencegah kejadian serupa.

"Permintaan maaf itu hanya meredam, bukan menyelesaikan. Pemerintah harus mengambil langkah lebih tegas untuk menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak sesuai etika akan mendapatkan perhatian serius,” katanya.

Baca juga: Miftah Janji Berangkatkan Umrah Penjual Es Teh Sunhaji dan Keluarga

Apresiasi respons cepat pemerintah

Lebih lanjut, Verdy mengapresiasi respons cepat pemerintah yang langsung menegur Miftah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.