Espos.id, SOLO - Perhitungan suara sementara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024 sejauh ini menunjukkan keunggulan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen atas pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Jika hasil ini pada akhirnya disahkan berdasarkan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka untuk kali pertama dalam 15 tahun Jateng akan dipimpin gubernur yang bukan berasal dari PDIP. 

Bisa dibilang Jateng selalu dipimpin oleh gubernur berlatar belakang PDIP sejak era reformasi yang menumbangkan Orde Baru. Sebelumnya, di era Orde Baru, kepala daerah biasanya selalu berasal dari Golkar atau berlatar belakang TNI atau Polri. Kepala daerah yang berasal dari TNI atau Polri, atau di masa itu disebut sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di mana Polri menjadi bagiannya) sebenarnya "ujung-ujungnya" dari Golkar juga karena di partai berlambang pohon beringin itu ada tiga jalur besar kader yaitu A, B, dan G, di mana A adalah ABRI. 

Pada era Orde Lama yaitu era Presiden Sukarno, pemegang jabatan Gubernur Jateng punya latar belakang partai yang sedikit bervariasi. Misalkan saja Mr. Wongsonegoro, Gubernur ke-2 Jateng, yang menjabat pada 13 Oktober 1945 hingga 4 Agustus 1949, berasal dari Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang didirikan Sukarno. Setelah itu hingga 1966 Gubernur Jateng selalu dijabat tokoh dari PNI, partai berkuasa Presiden Sukarno. 

Setelah berakhirnya dominasi Golkar dengan terjadinya era Reformasi, partai-partai menjadi lebih leluasa bergerak dalam percaturan pemilihan kepala daerah. Memang pada awal Reformasi pemilihan kepala daerah masih dilakukan DPRD, baik DPRD di level kabupaten/kota atau DPRD provinsi. Namun hal ini sudah membuat calon yang didukung partai non-Golkar bisa naik daun. 

Mardiyanto, gubernur pertama Jateng dari era pasca-Reformasi, diusung oleh PDIP yang berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Ali Mufiz sebagai wakil gubernur. Mardiyanto yang berlatar belakang militer menjabat pada periode 1998–2003 dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2003–2008. 

Kemudian Mardiyanto ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi menteri dalam negeri. Naiklah kemudian Ali Mufiz, wakil gubernur era Mardiyanto. Ali Mufiz pun menjadi gubernur pada 28 September 2007–23 Agustus 2008. Inilah satu-satunya masa ketika PDIP tidak menduduki kursi Gubernur Jateng secara berturut-turut.  Ali Mufiz menggantikan Mardiyanto yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri dalam negeri. 

Posisi Gubernur Jateng kembali jatuh ke tangan PDIP saat untuk kali pertama kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat pada 2008. Melalui pilkada langsung itu Bibit Waluyo yang kali terakhir adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan pangkal letnan jenderal (bintang tiga) menjadi gubernur dan menjabat  23 Agustus 2008 – 23 Agustus 2013. Bibit diusung oleh PDIP berduet dengan kader PDIP yang juga Bupati Kebumen, Rustriningsih. 

PDIP masih melanjutkan penguasaannya atas Jateng dengan naiknya Ganjar Pranowo, anggota DPR dari PDIP yang maju dalam Pilgub Jateng 2013 bersama sesama kader PDIP yang juga Bupati Purbalingga, Heru Sudjatmoko. Dia menjabat Gubernur Jateng pada 2013–2018 dan terpilih kembali dengan didampingi Taj Yasin Maimoen dari PPP dan menjabat pada periode 2018–2023.