Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham bersama tim Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham didampingi tim Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera utara dan tim Kantor Imigrasi Sibolga melakukan verifikasi dan monitoring di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Sibolga, di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dalam kunjungan tersebut turut didampingi tim Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara (Sumut), tim imigrasi Sibolga, Asisten I Setdakab Madina Sahanan Pasaribu, dan Kaban BPKAD Yas'ad Nst.

Sebelum meninjau ke kantor UKK, tim terlebih dahulu bertemu dengan Bupati Madina HM Jafar Sukhairi dan Wabup Atika Azmi Utammi dan menyatakan mendukung penuh akan  peningkatan UKK Imigrasi Sibolga di Panyabungn Madiba menjadi kantor imigrasi.

"Kita mendukung penuh penigkatan status UKK menjadi kantor imigrasi. Karena potensi Madina sangat luar biasa, masyarakat juga akan di untungkan dengan hal tersebut," kata Bupati.

Kepala Kantor Imigrasi Sibolga Saroha Manullang juga menyampaikan, kunjungan tersebut terkait dengan peningkatan status UKK Panyabungan menjadi kantor imigrasi sehingga diharapkan dapat menjadi satuan kerja yang berdiri sendiri di Kabupaten Madina.

"Ini sangat penting, Madina punya potensi sangat luar biasa baik dari segi pertanian, wisata dan transportasi. Madina salah satu penyumbang pengeluaran paspor untuk umroh dan haji terbesar di Sumut," Ucapnya

Sementara itu Analis kelambagaan biro perencanaan sekretariat Jenderal Kemenkumham, Januar Kurniawan mengatakan bahwa kedatangan tim kali ini untuk memverifikasi data, apakah sesuai data yang disajikan dengan fakta yang ada.

"Apa data yang sudah disampaikan baik kantor imigrasi, kantor wilayah dan direktorat jendral imigrasi, kami verifikasi kami kroscek kembali datanya apakah sesuai dengan data yang disajikan dengan fakta yang ada," katanya.

Januar juga menyebut bahwa untuk mencapai status kantor imigrasi, menurutnya telah dapat di lakukan untuk operasional minimum hanya saja masih ada prosedur yang harus dilaksanakan.

"Kami harus bersurat dulu kepada instansi pembina kami khususnya Kementerian PAN-RB untuk meminta persetujuan, kalau sudah ada itu prosesnya tidak akan lama, karna hanya menunggu SK dari Kemenkumham untuk berdirinya kantor imigrasi Madina," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Sabtu (15/7).