Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawal pembelian produk dalam negeri yang dilakukan oleh BUMN. Pada 2022, tingkan kandungan dalam negeri (TKDN) perudahaan pelat merah mencapai Rp 189,27 triliun.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut, peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selama tahun 2022, hasil pengawasan BPKP sebagaimana yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, mencatatkan kinerja positif atas implementasi aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Realisasi TKDN tahun 2022 di BUMN sebesar Rp189,27 triliun sedangkan realisasi belanja PDN sebesar Rp342,18 triliun,” kata dia mengutip keterangannya, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya, angka yang cukup besar itu butuh dikawal akuntabilitasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Tak kalah penting, efektivitas programnya benar-benar bisa membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri.

“Yang tidak kalah penting peran BUMN dalam mewujudkan kemandirian industri. Dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang/jasa untuk menyerap PDN. Dan dari sisi supply, BUMN selaku penyedia barang/jasa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri,” ujarnya.

Sally menambahkan, pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai kolaborasi dan sinergi dengan seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul dan memberikan masukan perbaikan kebijakan supaya program P3DN ini bisa lebih efektif.

Menteri BUMN yang juga ketua panitia pengarah peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir mengenakan jaket banser di depan Presiden Jokowi. Jika diberi kesempatan, Nahdliyin siap berkarya untuk nusa dan bangsa.