Elshinta.com - Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mengalokasikan sebanyak 976.379 kiloliter (KL) BBM bersubsidi ke Aceh untuk kebutuhan selama 2023, lebih rendah dibandingkan usulan Pemerintah Aceh sebesar 1.209.867 KL.

"Kuota yang diberikan oleh BPH Migas tahun 2023 untuk wilayah Aceh itu, biosolar menurun, sedangkan untuk pertalite meningkat dari tahun sebelumnya," kata Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma di Banda Aceh, Rabu.

Dian menyampaikan, Pemerintah Aceh awalnya mengusulkan BBM subsidi untuk 2023 kepada BPH Migas sebanyak 1.209.867 KL, yaitu biosolar 613.292 KL dan pertalite sebesar 596.575 KL.

Namun, BPH Migas hanya memberikan 976.379 KL saja yakni biosolar 373.675 KL, dan pertalite alokasinya sedikit lebih tinggi dari usulan mencapai 602.704 KL.

Dian menyampaikan, pemberian kuota untuk BBM jenis biosolar itu sedikit menurun ketimbang  2022 sebesar 410.911 KL. Tetapi untuk pertalite tahun ini mengalami kenaikan dari tahun lalu yang hanya 545.168 KL.

"Kuota biosolar  menurun sekitar 10 persen, tetapi untuk pertalite ada penambahan sekitar 10 persen pada 2023 ini dibandingkan tahun 2022," ujarnya.

Dian menjelaskan, penurunan kuota BBM bersubsidi (biosolar) tersebut bukan hanya untuk Aceh saja, melainkan juga terhadap semua daerah di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan pengendalian dan pengaturan dalam proses distribusinya supaya benar-benar tepat sasaran. Serta terus mencegah penimbunan BBM oleh oknum tertentu.

"Karena ada disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Maka pengawasan distribusi BBM subsidi itu akan terus diperketat," demikian Dian Budi Dharma.