Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyinggung soal anggaran di Kementerian PANRB yang kecil namun banyak hal yang harus diurus.

Hal itu disampaikan dalam penandatanganan keputusan bersama netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Kamis (22/9/2022).

"Beliau (Mendagri Tito Karnavian) sering men-support kami sejak saya jadi Bupati bahkan ketika menjadi kepala LKPP, cuma di LKPP saya cepat menguasainya. Di sini banyak urusannya tapi anggarannya gak banyak. Wah disini kerjaannya banyak uangnya sedikit. Tapi Insyaallah pahalanya banyak," kata Anzwar Anas dalam sambutannya.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatatkan pagu anggaran 2022 senilai Rp 295.349.382.000. Ada beberapa sektor yang disasar Kementerian PANRB dalam mengalokasikan anggarannya tersebut.

Angka tersebut dibagi dua, antara lain bagi Kementerian PANRB senilai RP 237.425.687.000 dan anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp 57.923.695.000.

Dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, Menteri PAN-RB Azwar Anas mengajukan penambahan anggaran Kementerian PANRB kepada Komisi II DPR RI untuk tahun 2023.

Penambahan tersebut menyusul fokus reformasi birokrasi tematik, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE), serta kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Usulan anggaran tahap kedua yang diajukan Kementerian PANRB sebesar Rp177.806.090.000. Menteri Anas menjelaskan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengakomodir implementasi reformasi birokrasi tematik.

Kemudian pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pengembangan Portal Arsitektur SPBE dan peningkatan penerapan SPBE, sistem sentralisasi payroll ASN, pengembangan aplikasi berbagi pakai antar-Mal Pelayanan Publik (MPP), serta peningkatan kualitas dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.