Dugaan Klaim Fiktif, BPJS Kesehatan Temukan Data Tak Wajar di Sejumlah Rumah Sakit Jateng Tim Redaksi Pengawasan yang lebih ketat dilakukan setelah ditemukan data anomali di sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah. "Kalau indikasi data-data (kecurangan) masih kami monitor. Tapi kalau fraud (kecurangan) itu memang fenomenanya gunung es. Jadi kami belum bisa menyatakan bahwa itu fraud , tetapi kami masih lihat data-data anomali yang tidak sewajarnya," ujar Deputi Direksi Wilayah VI Jateng-DIY BPJS Kesehatan Mulyo Wibowo saat dikonfirmasi, Jumat (11/10/2024). Tim pencegahan fraud BPJS Kesehatan terus melakukan pengawasan, termasuk melalui audit, untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan di rumah sakit lainnya. Hal ini penting mengingat dua kasus kecurangan klaim palsu di dua rumah sakit di Tegal belakangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Jateng. Adapun dua rumah sakit itu berada di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Nilai klaim sebesar Rp 4,8 miliar  Sebelumnya, RS Padma Lalita di Magelang juga terlibat dalam klaim palsu yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 29 miliar. "Kami selalu tiap bulan monitor. Nanti kita dalami, mungkin kita cari informasi akuratnya, entah melihat catatan atau informasi dari pasien dan sebagainya. Ketidakwajaran memang kami temukan beberapa datanya," tambahnya.
Dalam membuktikan hasil audit sebagai temuan kecurangan, tim BPJS Kesehatan harus memastikan beberapa hal. Pertama, ada bukti adanya niat atau kesengajaan dari rumah sakit atau mitra lainnya. " Data anomali itu bisa jadi salah input administrasi dan sebagainya. Kedua, tentunya ada unsur kerugian dari satu pihak, dalam hal ini dari BPJS. Ketiga, ada fungsi keuntungan dari pihak yang melakukan fraud," ungkap Mulyo. Secara umum, Mulyo mengakui bahwa asuransi pasti memiliki risiko terjadinya kecurangan, terlepas dari instansi atau pelaku yang terlibat. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, BPJS Kesehatan melakukan perbaikan internal dengan memperkuat sistem informasi. Salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan teknologi seperti fingerprint dan face recognition untuk memastikan bahwa yang dilayani adalah pasien yang bersangkutan. "Kemudian sistem verifikasinya, peningkatan kompetensi dari sisi SDM kami. Enggak cukup di internal kita, perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk komitmen dari fasilitas kesehatan, tim pencegahan fraud juga melibatkan asosiasi profesi, dan dinas kesehatan," tandasnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.