Jakarta, Beritasau.com- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berhasil mengatasi pandemi Covid-19 tanpa membiarkan ekonomi jatuh terlalu dalam.

Telisa yang ikut membantu pemerintah mengkaji kebijakan penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah berkonsultasi secara intensif dengan epidemiolog di seluruh dunia sehingga bisa menghasilkan solusi tanpa memicu ekonomi ambruk.

"Kita belajar dari negara-negara lain bagaimana menangani Covid-19," ungkap Telisa, dalam BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Dia mengatakan jalan tengah penanganan Covid-19 adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bukan lockdown atau memberhentikan seluruh akses dan kegiatan. Hal ini karena sumber pertumbuhan Indonesia paling banyak dari kegiatan ekonomi yang membutuhkan mobilitas masyarakat.

"Ekonomi tetap bisa berjalan, kesehatan juga tetap diperhatikan, itu balancing. Memang membutuhkan dana besar sekali, tetapi setidaknya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak turun terlalu dalam," paparnya.

Menurut Telisa, apabila kala itu Jokowi memutuskan lockdown, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun lebih 2,79%, bahkan mungkin menyentuh 5%, seperti negara-negara lain.

Dia mengatakan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dinilai menjadi bantalan perekonomian Indonesia yang anjlok selama pandemi melanda.

"Keputusan Presiden Jokowi untuk mengambil kebijakan dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu sangat cepat. Kalau saya melihat, jika keputusan itu diambil telat sedikit saja, maka Indonesia bisa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan," kata Telisa.

Secara umum, terdapat enam kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.