Sentimen
Informasi Tambahan
Agama: Islam
Event: Ibadah Haji
Institusi: MUI
Tokoh Terkait
AMPHURI Sodorkan Konsep Kementerian Haji dan Umrah ke Prabowo Nasional 11 Oktober 2024
Kompas.com
Jenis Media: Nasional
AMPHURI Sodorkan Konsep Kementerian Haji dan Umrah ke Prabowo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
- Asosiasi Muslim Penyelenggara
Haji dan Umrah
Republik Indonesia (
AMPHURI
) mengajukan proposal pembentukan
Kementerian Haji dan Umrah
kepada Presiden terpilih,
Prabowo Subianto
.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur, sangat berharap gagasan itu terwujud di masa pemerintahan Prabowo kelak.
Menurut Firman, pembentukan kementerian tersebut memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
Arab Saudi
terkait pelaksanaan
haji dan umrah
.
"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela Seminar Nasional bertajuk, "Urgensi Kementerian Haji dan Umrah Bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat", di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (10/10/2024), seperti dikutip dari
Antara
.
Arab Saudi telah memiliki Kementerian Haji dan Umrah sejak tahun 1956, sedangkan di Indonesia, posisi pejabat terkait belum memiliki kedudukan setara.
Firman meyakini, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan mendatangkan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.
"Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi," ujar Firman.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Khariri Makmun, juga mendukung gagasan itu.
Menurut Khariri, banyak masalah yang dapat segera teratasi ketika Indonesia memiliki kementerian yang fokus mengurusi haji dan umrah.
"Intinya memang kita membutuhkan Kementerian Haji dan Umrah yang lebih terfokus," kata Khariri.
Khariri juga menambahkan pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal jika kementerian itu terbentuk.
"Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp 156 triliun. Tentu kalau ini bisa dioptimalkan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi," ujar Khariri.
Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: positif (79.5%)