FAJAR.CO.ID, SUMBAR -- Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dinilai menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan oleh pakar ekonomi sumber daya manusia dari Universitas Andalas (Unand), Delfia Tanjung Sari, dalam acara the gade sociopreneurship challenge di Padang.

Pakar ekonomi sumber daya manusia dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Delfia Tanjung Sari, mengungkapkan bahwa kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta merupakan salah satu kendala yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut.

"Yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta masih berjalan sendiri-sendiri dalam membantu pengembangan UMKM," ujar Delfia saat ditemui di Padang pada Kamis, di sela-sela kegiatan the gade sociopreneurship challenge, program kolaborasi antara Unand dan PT Pegadaian.

Menurut Delfia, seharusnya pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta bersinergi dan menyusun peta jalan untuk pengembangan pelaku UMKM. Dia menyoroti bahwa di lapangan masih banyak pelaku usaha yang menerima bimbingan atau pendampingan dari tiga instansi berbeda. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama, yang pada akhirnya berujung pada kebangkrutan.

Delfia juga menilai bahwa kurangnya regenerasi dan dorongan lingkungan untuk melahirkan wirausaha muda menjadi masalah tersendiri.