Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR 2024-2029 Puan Maharani mengajak anggota DPR mengutamakan gotong royong dalam bekerja terutama dalam menjalankan fungsi DPR lima tahun mendatang, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Menurut Puan, DPR tidak mungkin bekerja sendiri karena pengambilan keputusan kebijakan negara dilakukan secara bersama-sama.

Hal ini disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya seusai ditetapkan kembali menjadi ketua DPR 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

"Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan anggota DPR lainnya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi. Apalagi, mekanisme kerja di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) DPR adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan," ujarnya.

Terkait hal itu, Puan mengimbau perlu membangun komunikasi efektif antara AKD dengan mitra kerja serta antarpoksi-poksi, pimpinan dan anggota. Menurut dia, hal tersebut penting agar bisa menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan rakyat dan negara.

"Ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR, dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh anggota DPR, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Puan juga menyinggung fungsi-fungsi DPR ke depan. Salah satunya, kata dia, peran legislasi DPR bersama pemerintah adalah membentuk undang-undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan religi.

"Kita dan pemerintah akan menyusun program legislasi nasional, yaitu undang-undang prioritas lima tahun ke depan. Kita dan pemerintah dalam membentuk undang-undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat," tegasnya.

Sementara itu dalam menjalankan fungsi anggaran DPR, tambah Puan, anggota dewan harus memastikan kebijakan dan program pada APBN dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan di segala bidang, dan pemerataan pembangunan di daerah. Dalam konteks itu, kata dia, DPR siap bersama pemerintahan Prabowo-Gibran kembali membahas perubahan anggaran serta penyesuaian program dan kementerian

"Agenda DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang, akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat," ungkap dia.

"Agenda diplomasi DPR, diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. DPR akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral. Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh anggota DPR melalui kegiatan grup kerja sama bilateral antarparlemen," pungkas Puan.