Pilkada 2024, Ketum PP PPDI: Perangkat Desa Tidak Boleh Berpolitik Praktis Tim Redaksi BOYOLALI, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI) Moh Tahril menyatakan, perangkat desa harus netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. "(PPDI) netral di Pilkada 2024 . Kita tidak ke mana-mana, tapi selalu ada di mana-mana," kata Tahril dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPDI di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (28/9/2024). Tahril mengatakan, perangkat desa ada di berbagai daerah di Indonesia. Mereka ikut mewarnai pelaksanaan Pilkada 2024 tanpa terlibat di dalamnya dan tetap menjaga netralitas. "Bisa mewarnailah. Karena kami kan yang namanya perangkat desa ada di setiap titik desa, bahkan yang terendah ya. Semoga tidak memberikan hal yang negatif para calon. Kalau toh terjadi itu mungkin beberapa anggota," ungkap Kasi Pemerintahan Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, Jateng. Tahril menegaskan, perangkat desa tidak diperbolehkan berpolitik praktis. "Perangkat desa tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Tapi kan karena situasi dan kondisi politik kan dinamis. Kita tidak bisa semena-mena membuat aturan atau surat edaran tidak boleh. Karena secara pribadi mereka merupakan masyarakat yang punya hak dan kewajiban dalam hal pilihan," ujar Tahril. Ketua PPDI Jawa Tengah, Heri Purnomo mengatakan, pihaknya sudah membuat video netralitas perangkat desa di Jawa Tengah dalam Pilkada 2024. Menurut dia, video netralitas perangkat desa ini dibuat bertujuan agar pelaksanaan Pilkada 2024 di Jateng berjalan nyaman. "Kalau kami di Jawa Tengah kemarin sudah membuat video netralitas perangkat desa akan membuat Pilkada ini nyaman," kata Heri. "Makanya kami adakan (Rapimnas PPDI) di Donohudan (Jateng), walaupun ini ada pemilihan gubernur kami juga tidak minta iuran dari beliau. Jadi tetap minta anggaran dari pusat yang notabennya tidak mengikat untuk politik. Kita netral," sambung Heri yang juga Ketua Panitia Rapimnas PPDI. Heri menambahkan, dari dulu sampai sekarang dalam pesta demokrasi lima tahunan perangkat desa tetap netral. "Dari dulu sampai sekarang perangkat desa diharapkan untuk netral. Karena siapa pun pemerintahnya kan perangkat desa di dalamnya," sambung dia. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.