Pilot Susi Air Dibebaskan, Konflik Papua Membutuhkan Pendekatan yang Menghormati HAM Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Pembebasan pilot maskapai Susi Air, Philip Mark Mehrtens, setelah 19 bulan ditawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua menjadi titik penting dalam refleksi pendekatan pemerintah dalam menangani konflik di wilayah tersebut. Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyoroti masalah ini dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan menegaskan pentingnya pendekatan lebih menghormati kebebasan dan kemerdekaan bagi masyarakat Papua. Julius menjelaskan problematika utama konflik di Papua berakar dari kegagalan dalam menghormati hak asasi manusia terkait dengan kemerdekaan. Menurutnya, inilah hal yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) selama bertahun-tahun. "Pembebasan pilot Susi Air dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia terkait kemerdekaan," kata Julius saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (22/9/2024).
Kritik Julius tidak hanya tertuju pada operasi pembebasan pilot, tetapi juga mencakup pendekatan militerisasi di Papua secara umum. Menurut Julius, pengerahan ribuan pasukan, termasuk berbagai operasi militer, dinilai tidak memberikan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat Papua yang ingin menyalurkan aspirasi. "Pendekatan-pendekatan militerisasi, pendekatan-pendekatan represif tidak akan pernah menjadi jawaban bagi Papua," ucap Julius. Pendekatan represif ini, lanjut Julius, hanya menunjukkan ketidakberfungsian operasi militer dalam menyelesaikan masalah. Ia menegaskan operasi militer dan segala bentuk represi tidak hanya tidak efektif tetapi juga tidak bermakna, tanpa memberikan hasil yang berarti. "Berbagai macam bentuk operasi militer, represi dan segala macamnya itu useless, tidak bermakna apa-apa, tidak berfungsi apa-apa, tidak berguna apa-apa sehingga tidak mampu membebaskan pilot Susi Air sebagai buktinya," ujar Julius. Kasus pembebasan Philip Mehrtens juga menunjukkan bagaimana pendekatan militer yang sering kali diterapkan di Papua tidak membawa hasil yang diharapkan. Pemerintah Indonesia akhirnya memilih pendekatan persuasif tanpa menggunakan kekuatan militer dalam negosiasi dengan KKB. Hasilnya, setelah proses yang panjang dan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, serta masyarakat setempat, Philip berhasil dibebaskan pada 21 September 2024 di Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga. “Keselamatan pilot adalah prioritas utama pemerintah RI,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (21/9/2024) malam. Hadi menegaskan pentingnya proses pembebasan tanpa tindakan represif. Pendekatan persuasif ini juga diapresiasi berbagai pihak, karena berhasil menjaga keselamatan Philip tanpa perlu menambah korban jiwa. Pembebasan pilot Susi Air sekaligus menjadi cerminan masalah di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Julius menekankan, Papua membutuhkan pendekatan yang lebih menghormati hak asasi manusia, dengan mengakui aspirasi kebebasan dan kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan kelompok-kelompok di wilayah tersebut. Sampai saat ini, Papua masih menjadi daerah yang dipenuhi dengan berbagai konflik, termasuk tuntutan kemerdekaan yang terus disuarakan oleh OPM dan kelompok-kelompok lainnya. Julius meyakini tanpa perubahan pendekatan yang lebih menghargai HAM, masalah Papua akan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian nyata. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.