Sumber foto: Antara/elshinta.com. Kemenkominfo komitmen bantu KPU jaga Pilkada 2024 dari `deepfake` Dalam Negeri    Sigit Kurniawan    Senin, 09 September 2024 - 22:22 WIB

Elshinta.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 damai dan terhindar dari risiko `deepfake`.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Wijaya Kusumawardhana mengatakan pihaknya dapat membantu KPU untuk melacak, mendalami, hingga menangani konten deepfake politik yang bisa menimbulkan perpecahan saat Pilkada serentak 2024.

"Kalau ada permasalahan penyalahguna teknologi, khususnya seperti deepfake atau hal yang lainnya tentu kita kan membantu. Membantu apa? Membantu KPU untuk menemukan di mana dan siapa yang melakukan itu," kata Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Deepfake merupakan salah satu bentuk konten yang diciptakan menggunakan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), dalam hal ini konten tersebut biasanya berupa video atau audio yang disunting membuat sosok palsu terlihat seakan nyata seperti aslinya dan kerap digunakan untuk penipuan yang tentunya merugikan masyarakat.

Platform verifikasi identitas asal Inggris, Sumsub, dalam laporannya "Identity Fraud Report 2023" mengungkap kasus deepfake untuk Asia Pasifik di 2023 mengalami peningkatan sebesar 1.530 persen dari 2022.

Dalam konteks politik, konten deepfake tentunya dapat disalahgunakan untuk memecah-belah opini publik mengenai sosok politikus dan bisa menyebabkan polarisasi sehingga hal ini harus dicegah.

Di Indonesia, dalam konteks Pemilu 2024 sempat tersebar konten deepfake pada Oktober 2023 dengan bentuk konten video Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan Bahasa Mandarin.

Untungnya saat itu kegaduhan berhasil diredam karena Kementerian Kominfo segera menelusuri dan memberikan klarifikasi bahwa video itu merupakan bentuk deepfake dari konten yang sebenarnya dan berupa video pidato dari kanal YouTube "The U.S. - Indonesia Society (USINDO)" pada 13 November 2015 dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Agar hal tersebut tidak kembali terulang di momen Pilkada 2024 maka Kementerian Kominfo terus berkomitmen mengawal ruang digital agar bisa bebas dari konten-konten deepfake yang menyesatkan masyarakat.

Wijaya menyebutkan pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu untuk meneliti sumber-sumber konten deepfake tersebut apabila konten tersebut dirasa berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami ada tim untuk meneliti hal-hal semacam itu," kata Wijaya.

Sumber : Antara