FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pergantian presiden yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi, Indonesia dihadapkan pada persoalan ekonomi.

Pasalnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang melanda Indonesia dengan jumlah kasus yang terus meningkat.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada periode Januari-Maret 2024, tercatat 12.395 tenaga kerja terkena PHK.

DKI Jakarta bahkan menjadi yang tertinggi dengan mencakup 42,15 persen dari total tenaga kerja yang di-PHK.

Tanda-tanda gelombang PHK ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun lalu.

Periode Januari-November 2023, sebanyak 57.923 pekerja kehilangan pekerjaan, dengan kasus terbanyak terjadi di Jawa Tengah. Provinsi ini menjadi wilayah yang paling terdampak, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten.

Di DKI Jakarta, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa seperti restoran dan kafe, sementara di Jawa Tengah, sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi penyumbang kasus terbanyak.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini.

“Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah tidak kuat bersaing dengan barang impor China. Impor barang dari China harus diawasi dan diperketat,” ujar Netty dalam keterangan resminya dikutip Jumat (6/9/2024).

Netty menyoroti pentingnya perbaikan regulasi agar perusahaan lokal dapat bertahan menghadapi persaingan. Menurutnya, regulasi pemerintah China yang mendukung produsen lokal mereka menyebabkan produk impor dari negara tersebut lebih murah di pasaran. Selain itu, Netty mencurigai adanya praktik jual dan impor ilegal yang memperparah situasi ini.