FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Manuver yang dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampaknya cukup serius.

Meski muktamar tandingan yang hendak digelar di Jakarta tertunda, upaya pengambilan tetap akan dilakukan.

Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari PBNU untuk pelaksanaan muktamar.

Muktamar tandingan ini seharusnya digelar pada 2-3 September 2024. Namun, Lukman menegaskan pelaksanaan muktamar tetap akan digelar di Jakarta. Tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Ditunda sampai ada arahan PBNU," katanya, Minggu, 1 September 2024.

Lukman menuturkan secara teknis dan materi, pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan muktamar tandingan di Jakarta.

Sementara itu, Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) mengecam adanya wacana dilakukannya Muktamar tandingan PKB. Badan otonom PKB itu menyatakan siap melawan secara hukum jika wacana itu terlaksana.

Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menyebut hal itu dilakukan pihaknya untuk membela dan menjaga PKB. Dia mengatakan, muktamar yang digelar di Bali beberapa waktu lalu adalah muktamar yang sah secara hukum dan konstitusional.

"Kami ingin sampaikan bahwa Muktamar PKB 24-25 Agustus itu adalah muktamar yang sah. Diikuti oleh seluruh DPW DPC seluruh Indonesia," kata Tommy, dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Sabtu (31/8/2024).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Zainul Munasichin mengultimatum akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang tetap kukuh menggelar muktamar tandingan PKB.