Wacana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK Dikhawatirkan Naikkan Tarif dan Tak Tepat Sasaran Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line keberatan terhadap wacana subsidi tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Doni (32) misalnya, khawatir harga tiket KRL bakal naik jika tidak lagi disubsidi. "Beratlah untuk pekerja seperti saya yang ekonominya berada di kelas menengah ke bawah. Jadi bingung ya apabila kebijakan ini diterapkan," ucap Doni saat diwawancarai di Stasiun Palmerah, Senin (2/9/2024). Sehari-harinya Doni bekerja naik KRL dari rumahnya di Pondok Ranji, Tangerang Selatan, ke Tanah Abang, Jakarta Pusat.  Transportasi itu ia pilih demi berhemat dan menekan biaya hidup sehari-hari. "Untuk kereta saya pulang-pergi Rp 6.000, bensin Rp 15.000 setiap dua hari dari stasiun ke rumah. Ditambah biaya parkir di stasiun Rp 5.000," papar dia. "Kalau nanti harga enggak disubsidi, saya juga mikir dong gimana. Misal naiknya Rp 5.000, hitung-hitungan biaya hidup kan berubah lagi," tambah Doni. Doni pun khawatir, subsidi tiket KRL berbasis NIK tidak tepat sasaran. "Ya itu takutnya saya enggak tepat sasaran. Ada yang mampu kategorinya, tapi kena subsidi. Enggak adil kan," tutur Doni. Selain Doni, Syahrial (40) juga keberatan dengan wacana ini. Apalagi, tak sekali dua kali pemerintah keliru dalam menyasar penerima program bantuan. "Saya sendiri enggak percaya ya bagaimana penerapannya. Soalnya, praktik penerapannya suka enggak sesuai," jelas dia. "Jadi harus jelas dulu. Baru bisa diterapkan," tambah Syahrial. Ketimbang membuat kebijakan baru mengenai subsidi KRL berbasis NIK, Syahrial menilai, ada baiknya pemerintah fokus terhadap perbaikan stasiun dan peningkatan fasilitas kereta. "Ya itu juga harus ditingkatkan kan. Biar setimpal fasilitas dan apa yang kami keluarkan," papar dia. Diberitakan sebelumnya, merintah berencana menerapkan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui pembelian tiket berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Dengan penyaluran subsidi berbasis NIK tentu akan ada penumpang yang dikenakan tarif nonsubsidi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini rencana penyaluran subsidi KRL berbasis NIK itu masih dalam tahap kajian. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan memberikan keputusan tarif terbaik untuk masyarakat. "Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.