Ketika Jokowi Harus Segera Gabung Partai Selagi Masih Berkuasa... Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Ada yang menarik dari kehadiran Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di sejumlah acara partai politik (parpol) pendukung pemerintahan yang tergabung juga dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) belakangan ini. Jokowi kerap menyesuaikan pakaian yang dikenakannya dengan warna atau seragam partai tersebut. Diketahui, Jokowi mengenakan kemeja berwarna kuning saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada 21 Agustus 2024. Kuning diketahui adalah warna yang identik dengan partai berlambang pohon beringin yang kini diketuai oleh Bahlil Lahadalia. Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini memakai kemeja berwarna biru saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-26 Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus pembukaan Kongres ke-6 PAN di Hotel Kempinski, Jakarta pada 23 Agustus 2024. Biru diketahui identik dengan PAN dan menjadi warna seragam partai yang digawangi Zulkifli Hasan tersebut. Jokowi kembali terlihat mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru saat menghadiri Kongres III Partai Nasdem di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada 25 Agustus 2024. Warna biru juga merupakan identitas dari partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut. Selanjutnya, Jokowi telihat mengenakan baju safari warna putih saat menghadiri penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada 31 Agustus 2024. Pakaian safari berwarna putih selama ini memang menjadi seragam kebesaran dari Partai Gerindra. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan bagian dari kekhawatiran ditinggalkan jelang tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. “Di mana-mana kalau presiden yang mau lengser itu khawatir ditinggalkan oleh para pendukungnya, para penggemarnya, bahkan oleh masyarakat karena ada gula ada semut. Ada jabatan didekati, tidak ada jabatan ya ditinggalkan,” kata Ujang kepada Kompas.com , Minggu (1/9/2024) malam. Kekhawatiran tersebut, menurut Ujang, diperkuat dari pernyataan Jokowi saat memberikan sambutan pada Kongres III Partai Nasdem. Diketahui, Jokowi sempat menyinggung soal dinamika politik yang kerap terjadi jelang akhir masa jabatan seseorang, yakni banyak pihak yang meninggalkan. “Makanya jokowi dalam satu pidatonya dia mengatakan, sempat menyinggung soal ditinggal ramai-ramai. Ya itu memang kekhawatiran dari seorang Jokowi dan itu beralasan karena setiap jabatan punya konsekuensi,” ujarnya “Konsekuensinya, kalau jabatannya itu hilang atau jabatannya sudah selesai ya pasti akan ditinggal ramai-ramai. Itu hukum alam saja. Itu hal umum saja di politik,” kata Ujang melanjutkan. Namun, Ujang mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut terjadi pada siapa saja yang segera turun dari jabatannya “Siapa pun presidennya, siapa pun orangnya ketika dia berkuasa banyak yang datang, ketika tidak berkuasa akan ditinggalkan dan itu terjadi pada Jokowi juga. Dan kekhawatiran itu ya pasti akan terjadi juga. Tidak ada jabatan, tidak ada yang dukung. Ada jabatan ya banyak yang dukung,” katanya. Oleh karena itu, Ujang berpandangan bahwa Jokowi harus segera bergabung dengan partai politik (parpol) jika ingin terus berpolitik selagi masih berkuasa. Meskipun, dia mengatakan, keputusan tetap berada di tangan Jokowi apakah akhirnya memutuskan gabung dengan partai politik atau tidak. “Segera kalau bisa sekarang nempel atau ikut gabung di perahu yang ada, di partai yang ada, tinggal milih,” ujar Ujang. Menurut dia, Jokowi harus segera bergabung dengan parpol sebelum Presiden RI yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024. Ujang menyebut, Jokowi yang masih punya kuasa bisa menentukan di partai mana akan berlabuh. “Kalau secara posisi saat ini yang masih memungkinkan untuk Jokowi bisa masuk partai. Karena, kalau sudah 20 Oktober nanti ketika sudah ada presiden baru, ya Jokowi akan semakin ditinggalkan,” kata Ujang “Kalau sekarang dia masih berkuasa, masih bisa masuk partai mana pun yang dia suka, yang penting partainya mau nerima dia atau tidak,” ujarnya lagi. Dia pun berpandangan bahwa Jokowi harus memilih parpol yang besar sehingga lebih stabil. Tetapi, Ujang kembali menyebut bahwa keputusan berada di tangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. “Menurut saya sih tentu partai besar, partai yang ketika banyak ombak, ketika banyak gelombang kalau perahu besar, partai besar itu masih bisa stabil,” katanya. Menurut Ujang, sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk bergabung dengan parpol. Selain itu, Ujang mengatakan, tergantung dari parpol, apakah bersedia menerima Jokowi atau tidak. “Mau masuk partai manapun itu suka-suka Jokowi juga, siapa yang menerima di antara partai-partai yang ada saat ini. Tergantung partai mana, tergantung mau masuk, dan tergantung partai mana yang mau nerima Jokowi,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi bakal lengser dari jabatannya saat Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024. Adapun Jokowi sebenarnya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Tetapi, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun sempat menyebut bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari partainya. Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung soal dinamika politik yang bisa terjadi saat jabatan seseorang hendak berakhir saat menyampaikan sambutan di Kongres III Partai Nasdem pada 25 Agustus 2024. Menurut dia, biasanya ketika jabatan seseorang akan berakhir maka banyak pihak meninggalkan. "Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem," kata Jokowi. Dikonfirmasi perihal maksud pernyataannya tersebut, Jokowi menjawab dengan spontan bahwa saat datang harus bersama-sama dan ketika pergi pun harus bersama. "Gini, jadi datang ramai-ramai, ya kan? Perginya juga ramai-ramai," ujar Presiden usai meresmikan Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 29 Agustus 2024. Namun, Jokowi menjawab tidak saat ditanya apakah artinya ada parpol pendukung pemerintah yang mulai meninggalkan jelang berakhir masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024. "Enggak, yang saya maksud bahwa kegotong-royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada senang ramai-ramai, tapi begitu ada banyak masalah, tidak ramai-ramai lagi," kata Jokowi. "Semuanya mestinya gotong-royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama,” ujarnya melanjutkan. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.