FAJAR.CO.ID -- Harga minyak goreng berpotensi melambung tinggi pasca penghapusan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah. Kebijakan pemerintah ini berpotensi memicu inflasi tinggi dan membebani masyarakat.

Melansir ANTARA, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai kenaikan harga minyak goreng yang tinggi. Potensi inflasi ini dampak kebijakan pemerintah meniadakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah tersebut.

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito mengungkapkan, ada perubahan kebijakan pemerintah terkait distribusi minyak goreng curah.

"Tidak ada lagi HET minyak goreng dan ini perlu kita antisipasi agar tidak terjadi inflasi yang tinggi," kata Sugito usai rapat membahas langkah konkret pengendalian inflasi di Pangkalpinang, Senin (26/8).

Sugito mengemukakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu tidak ada lagi HET minyak goreng curah di masyarakat, sehingga dapat memicu kenaikan harga yang akan memberatkan ekonomi masyarakat.

"Minyak goreng curah tidak ada HET, artinya harga pasar yang berkompetisi dan hal ini tentunya keterkaitan dengan ketersediaan stok. Maka dari itu, kita perlu menysosialisasikan kebijakan minyak goreng ini," ujarnya.

Menurut Sugito, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha untuk selalu meningkatkan pasokan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng. Kepastian stok komoditas yang selalu banyak tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Misalnya minyak goreng curah tadi di Disperindag apa yang harus kita lakukan dan tindaklanjuti. Terkait dengan cabai misalnya terkait Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, selama ini langkah antisipasi sudah dilakukan, tapi kan ada potensi kelangkaan," katanya.