Diminta Batalkan Mukernas, PKB: PBNU Tak Boleh Berpolitik Praktis, Apalagi Melarang-larang Tim Redaksi BALI, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Syaiful Huda mengatakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) tidak boleh melarang gelaran Muktamar VI PKB yang berlangsung di Bali hari ini. Ia menyebutkan, mestinya PBNU tetap menghargai posisinya sebagai organisasi massa (ormas) dan menghindari politik praktis. “Itu pernyataan pribadi atau atas nama PBNU? Setahu saya itu pernyataan pribadi,” ujar Huda dalam jumpa pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024). “Karena kalau itu (sikap) PBNU, maka PBNU itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang. Itu tidak tepat. Itu menyalahi AD/ART PBNU,” sambung dia. Sebelumnya, Ketua PBNU Habib Umarsyah meminta agar PKB menghentikan proses muktamar yang hendak berlangsung malam nanti sampai Minggu (25/8/2024) besok. Umarsyah mengklaim, gelaran itu bakal menimbulkan gejolak dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, Huda pun mempertanyakan posisi Umarsyah dalam menyampaikan statement tersebut. Ia menganggap, Umarsyah tidak memiliki legitimasi untuk mengintervensi berbagai keputusan politik PKB. “Kelihatannya itu sikap pribadi. Kalau itu himbauan sikap pribadi, maka kita enggak tahu beliau mewakili siapa. Beliau juga bukan orang PKB. Jadi enggak perlu direspon,” imbuh dia. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.