Bupati Sumbawa Mutasi 24 Pejabat Jelang Pilkada, Sebut Sudah Izin Mendagri Tim Redaksi SUMBAWA, KOMPAS.com - Bupati Sumbawa , Nusa Tenggara Barat (NTB), Mahmud Abdullah mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa pada Jumat (23/08/2024). Sebanyak 24 pejabat administrator dan pengawas dimutasi atau berganti posisi, termasuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Mahmud menyebutkan, mutasi beberapa hari jelang pendaftaran Pilkada Serentak ini sudah sesuai prosedur dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mahmud menyampaikan bahwa hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi semua, khususnya bagi para pejabat yang baru dilantik. "Jabatan yang saudara emban merupakan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab," kata haji Mo, sapaan akrab Mahmud Abdullah. Mahmud mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Permendagri itu mengatur, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. "Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024. Oleh karena itu, larangan penggantian pejabat ini berlaku mulai tanggal 22 Maret 2024," jelasnya. “Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebelum mutasi hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses telah melalui kajian yang cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," jelas Mo. Menurutnya, perubahan dan penyegaran di dalam struktur organisasi pemerintahan adalah suatu hal yang wajar dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja serta adaptasi terhadap dinamika yang ada. "Saya berharap, pejabat yang baru saja dilantik dapat segera beradaptasi, memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta menunjukkan prestasi kerja yang optimal demi kemajuan kabupaten sumbawa yang kita cintai ini," harapnya. Pejabat yang dimutasi yaitu Nieta Ariyani yang sebelumnya menjabat Direktur RSUD Sumbawa digeser menjadi Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Sementara posisinya sebagai direktur RSUD digantikan oleh Mega Harta yang sebelumnya menjabat Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Lape. Adapun pejabat lain yang turut dalam mutasi tersebut antara lain Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Iyang Syaruddin, dipromosi menjadi sekretaris dinas yang sama. Kemudian, Budi Santoso, Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa digeser menjadi Sekretaris BKPSDM mengantikan Arief Hidayat yang dipercaya menjabat Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pada Sekretariat DPRD. Arief Hidayat mengantikan Budi Sastrawan yang kini menempati jabatan yang ditinggalkan oleh Budi Santoso. Selain itu, Deden Fitriyadi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sumbawa digantikan oleh Syahruddin, yang sebelumnya menjabat Camat Utan yang kini dijabat oleh Sahabuddin, mantan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.